REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, mengatakan massa yang menuntut penangguhan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah sebuah upaya mempengaruhi pengadilan agar aspirasi mereka didengar. Menurutnya cara-cara seperti itu tidak perlu dilakukan.

"Karena tidak ada mekanisme hukum model seperti itu, itu berarti akan mempengaruhi pengadilan yg dipengaruhi oleh massa. Jadi menurut saya itu lebih baik dihentikan," ujar Suparji ketika dihubungi Republika.co.id, Sabtu (13/5).

Suparji berharap penegak hukum harus bertindak tegas yaitu dengan membubakan jika kerumunan massa yang berkumpul tersebut tidak ada izin dan melewati waktu yang dibatasi.

"Itu perlu dicek apakah kerumunan massa itu bentuknya unjuk rasa atau apa, kalau iya kan harus ada prosedurnya, ada pemberitahuannya, kalau tidak ada izin melebihi batas waktu itu bisa segera dibubarkan," katanya.

Kepada massa pro-Ahok, Suparji berharap untuk bisa menghormati proses hukum yang sedang berjalan. "Kalau keberatan dengan putusan pengadilan negeri, lakukan upaya banding, bukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika