REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Pemda DIY menargetkan dengan program quick wins di tahun 2018 akan terjadi pengurangan kemiskinan sekitar 2,17 persen dalam satu tahun. Untuk pengurangan kemiskinan tersebut salah satunya dengan program quick wins yang focus penangannya di tiga kecamatan (Gedangsari, Saptosari dan Kokap).
Hal itu disampaikan Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto yang menjelaskan hasil Musrenmbang 2017 saat penutupan Musrenbang Dalam Rangka Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) DIY 2018 dengan tema “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Infrastruktur untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan”, Jum’at (12/5).
Untuk itu akan dilakukan kolaborasi multisektor (Perangkat Daerah) dan Kabupaten terkait (Kulon Progo dan Gunung Kidul). Menurut Tavip, kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terendah yakni 73,47 di tahun 2013). Di sini desa rawan pangan ada tiga (Hargotirto, Hargowilis dan Kalirejo), Desa Budaya ada dua (Hargomulyo dan Kalirejo) dan Desa Wisata (Kalibiru dan Sermo) di Hargowilis.
Selanjutnya Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul IPM terendah di Gunung Kidul yakni 68,58 di tahun 2013). Desa rawan pangan di Desa Mertelu, Desa Budaya di Desa Ngalang dan Desa Wisata tidak ada.
Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul IPM terendah kedua di Gunung Kidul yakni 68,89 tahun 2013. Di sini tidak ada desa rawan pangan, desa budaya maupun desa wisata.
Untuk penanganan kemiskinan ini program tematik kemiskinan dengan pemberdayaan desa mandiri berbudaya antara lain: Segoro Amarto (semangat gotong royong agawe majune Ngayogyakarta), semaul undong (desa membangun), penyediaan layanan dasar antara lain: adminduk masyrakat Miskin, pelayanan pendidikan, jaminan kesehatan masyarakat miskindan difabel, pemenuhan sanitasi dan air besih.
Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutannya mengatakan perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif akan menjadi tolok ukur akuntabilitas, profesionalisme dan bobot pelayanan publik.
‘’Perencanaan pembangunan yang tidak efisien dan efektif akan menimbulkan pencitraan yang negative terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah. Disinilah sebenarnya hakekat dan arti penting dari Musrenbang. Seberapa besar efek, nilai dan manfaat dari perencanaan tersebut bagi masyarakat,’’kata Sultan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika