REPUBLIKA.CO.ID, BOJONEGORO  -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Jawa Timur,  belum memiliki program pembuatan sumur air tanah sebagai antisipasi menghadapi kekeringan. Namun demikian, pembuatan sumur bor air tanah tetap bisa dilakukan jika ada permintaan dari pihak desa.

"BPBD belum memiliki program membuat sumur air tanah di desa yang menjadi langganan kekeringan sebagaimana program tahun lalu," kata Kepala BPBD Bojonegoro, Andik Sudjarwo,  Jumat (12/5).

Namun, menurut dia, pembuatan sumur air tanah di desa dengan memanfaatkan peralatan mesin bor tetap bisa dilakukan sepanjang ada permintaan dari pihak desa.  Hanya saja, dalan pelaksanaannya untuk biaya, dilakukan patungan dengan pihak desa.

Sebab sekarang ini dengan adanya APBDes ada alokasi pos bencana. "Kalau memang ada permintaan dari desa untuk membuat sumur bor air tanah tetap kita lakukan dengan ketentuan anggaran pembuatan sumur bor patungan," ujarnya menegaskan.

Ia memberikan gambaran pembuatan sejumlah sumur bor air tanah yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya cukup bermanfaat mengatasi kekeringan. "Satu sumur bor air tanah dengan kendalaman berkisar 60-80 meter bisa dimanfaatkan puluhan warga," katanya.

BPBD, lanjut Andik, tetap mengantisipasi ancaman bencana kekeringan. Sebab, sesuai prakiraan Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada kemarau tahun ini kekeringan akan panjang dibandingkan dengan tahun lalu.

Musim kemarau tahun lalu, BPBD juga dinas sosial tidak melakukan pendistribusian air bersih kepada desa yang mengalami kekeringan. Padahal,  data di BPBD menyebutkan kekeringan pada 2015 tercatat sebanyak 30.134 KK dengan jumlah 84,654 jiwa, yang mengalami kesulitan air bersih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika