REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Bupati Kabupaten Garut Rudy Gunawan mengaku sulit untuk mengangkat semua guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut tahun 2017 tak akan mencukupi untuk merealisasikannya. Terlebih, ia menerima data terdapat setidaknya 13 ribu guru honorer yang ingin dilantik menjadi PNS.

"Kalau 10 ribu (guru honorer) saja, kali Rp 2 juta sebulan Rp 20 miliar, kali setahun Rp 300 miliaran, habislah kita," katanya pada wartawan, Senin (8/5).

Meski begitu, ia berjanji Pemkab Garut akan berupaya memperhatikan para guru honorer yang sesuai dengan aturan untuk diangkat menjadi PNS. Sebab, ia meragukan data jumlah guru honorer yang diajukan oleh Forum Aliansi Guru Honorer dan Karyawan (Fagar) Garut sebanyak 13 ribu orang. 

Ia pun meminta adanya verifikasi terhadap data itu. "Tidak 13 ribu dalam catatan saya, akan diverifikasi, harus dilakukan benar atau tidaknya yang bersangkutan," ujarnya.

Selain itu, ia mengingatkan guru yang menuntut diangkat menjadi CPNS sebenarnya memerlukan proses panjang agar sesuai mekanisme. Menurutnya, pengangkatan PNS tka bisa diselesaikan sembarangan dengan tidak mengacu peraturan daerah atau perundang-undangan tentang pengangkatan menjadi CPNS. "Tidak bisa bupati mengangkat hari ini karena aturannya tidak ada," tegasnya.

Diketahui, untuk saat ini, Pemkab Garut baru mampu mengusulkan pengangkatan tenaga honorer kepada pemerintah pusat sebanyak 900 orang. Namun dari jumlah itu baru 600 orang saja yang disetuji di tahun 2017.

Ikuti Whatsapp Channel Republika