REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya pemerintah Jokowi dalam meningkatkan produksi pertanian, khususnya produksi pangan dilakukan dengan berbagai macam cara.
Melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pertanian (PUPR) pemerintah menggalakkan pembangunan embung sebagai langkah penyediaan pasokan air untuk lahan pertanian, terutama di musim kemarau.
Embung adalah kolam yang berfungsi menampung air saat musim hujan. Limpasan air dari hujan ditampung ke dalam embung melalui saluran-saluran air untuk persediaan air di musim kemarau.
Air yang dipasok dari embung, membantu tanaman padi tadah hujan terhindar dari kekeringan dan puso. Kekeringan adalah bahaya yang paling mengancam tanaman padi. Mengacu pada pada data Balai Penelitian Tanaman Padi (2016), pada musim kering 2015, puso pada lahan sawah mencapai 19.724 ha, dan 10.650 ha (54 persen) diantaranya disebabkan oleh kekeringan.
Embung memiliki beberapa manfaat yakni: menyimpan air yang berlimpah saat musim hujan, dengan demikian aliran permukaan, erosi tanah dan bahaya banjir di daerah hilir dapat ditekan.
Hal tersebut diungkap Mulyadi, peneliti Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan), Badan Litbang Pertanian pada kesempatan seminar yang berlangsung di Bogor, bulan April lalu.
Embung juga dapat memasok kebutuhan air pada lahan tadah hujan saat musim kemarau, menunjang pengembangan usaha tani di lahan kering misalnya untuk tanaman pangan, perikanan, dan peternakan. Selain itu embung dapat memasok kebutuhan air rumah tangga.
Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2013) sampai dengan tahun 2013 telah dibangun embung sebanyak 2087 unit di 18 provinsi dengan kapasitas tampung air sebesar 215.453.947 m3. Dari 2087 embung tersebut, 1143 embung berpotensi mengairi sawah irigasi seluas 115.434 ha.
Embung sudah lama dikembangkan khususnya di daerah lahan kering beriklim kering, dan menjadi salah satu teknologi untuk mengantisipasi ketidakpastian iklim terutama pada lahan sawah tadah hujan.
“Supaya embung berfungsi efektif maka pembangunannya harus memperhatikan aspek lokasi dan status lahan,” papar Mulyadi.
Embung yang dibangun hendaknya terletak di daerah cekungan dan berada di lahan usaha tani, serta memiliki status lahan yang jelas.
Lahan untuk embung harus memiliki tekstur liat berlempung atau lebih halus, serta berada pada kemiringan lahan antara 8-30 persen. Ukuran embung tergantung area tangkapan (catchment area) dan tujuan pemanfaatannya.
Mulyadi menekankan pentingnya status lahan dalam membangun embung. “Bila status lahannya tidak jelas, maka akan menyulitkan saat air embung dimanfaatkan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP), Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M. Agr. menekankan pentingnya teknologi embung sebagai teknologi yang bisa digunakan oleh masyarakat.
”Presiden dan Menteri Pertanian menghendaki teknologi yang benar-benar bisa digunakan oleh rakyat, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan petani, teknologi embung adalah salah satunya,” ujar Dedi.
Karenanya Dedi mendorong agar embung dapat menjadi salah satu inovasi teknologi yang dapat membantu petani mengantisipasi perubahan iklim dalam usaha tani, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
Presiden Joko Widodo sendiri mengungkapkan berkali-kali perihal pentingnya embung untuk pembangunan pertanian. Pemerintah bahkan menargetkan pembangunan sebanyak 30.000 unit embung di seluruh Indonesia pada tahun 2017. Angka tersebut lebih dari sepuluh kali lipat dari jumlah embung telah ada.
Target tersebut dibebankan Jokowi pada Menteri Pertanian, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hal tersebut diungkap Presiden saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta bulan Januari lalu.
Mengacu pada data Badan Litbang Pertanian (2016), total luas lahan kering dan lahan tadah hujan yang berpotensi dibangun embung di Indonesia sekitar 4 juta hektar. Kalimantan memiliki kawasan terluas yakni 1.3 juta ha, diikuti Sumatera 1.2 juta ha. Sementara lahan tadah hujan lebih kurang 2.1 juta ha atau sekitar 50% dari total luas di atas.
Oleh: Saefoel Bachri, Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian
Ikuti Whatsapp Channel Republika
