REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla meminta agar pers di Indonesia bisa menjaga independensi. Kebebasan pers yang sudah diatur dalam undang-undang diharapkan dipertanggungjawabkan untuk memajukan negeri ini.
"Memang kita sadari bahwa kebebasan pers itu tentu mempunyai tanggung jawab, bukan terhadap sensor tetapi tanggung jawab kepada etika dan aturan internal masing-masing media," ujar Jusuf Kalla dalam pembukaan World Press Freedom Day di Jakarta Convention Center, Rabu (3/5).
Hal ini diharapkan dapat menjadi bagian yang fundamental dalam kebebasan pers. Selain itu, Jusuf Kalla menyatakan, hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam kebebasan berpendapat adalah keadilan.
Jika sudah tercipta keadilan, maka akan muncul kedamaian. Menurutnya, apabila media memiliki kebebasan namun tak diikuti dengan munculnya kedamaian dan menimbulkan konflik, maka media yang bersangkutan harus bertanggung jawab.
"Apabila ada ketidakadilan, ada konflik, media harus berbuat lebih baik untuk menjalankan atau meluruskan hal-hal yang perlu terjaminnya keadilan dan perdamaian di suatu negara," kata Jusuf Kalla.
Era perkembangan teknologi yang pesat juga berpengaruh terhadap kredibilitas sebuah media. Menurut Jusuf Kalla, teknologi dan media dapat mempengaruhi kehidupan bangsa secara keseluruhan, mulai dari sisi poaitif maupun negatif.
Jusuf Kalla meminta kepada media di Indonesia agar kebebasan pers yang dijunjung dapat memberikan umpan balik terhadap kemajuan bangsa. Dia mencontohkan, berita-berita yang diangkat oleh media telah memberikan sumbangsih dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal positif inilah yang diharapkan dapat terus dijaga oleh para media di Indonesia.
"Bagaimana media memberikan informasi sehingga kemiskinan dapat kita atasi, bagaimana media memberikan info sehingga kita melihat bagaimana kesenjangan itu terjadi. Semua itu akan memberikan manfaat bahwa media yang terbuka, media yang bebas memberikan andil dalam kemajuan suatu negara. Itulah harapan kita semuanya," kata Jusuf Kalla.
Di sisi lain, berbagai macam kritik yang dituliskan oleh media telah memberikan masukan sangat baik bagi pemerintah. Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah membutuhkan suatu pandangan yang kritis dan kritik agar arah pembangunan bangsa dapat terjaga dengan baik. Tanpa kritik dari media yang mewakili pandangan masyarakat, maka media juga sudah memberikan manfaat yang besar atas kebebasan tersebut.
Untuk menjaga independensi tersebut, pemerintah menjamin tidak ada intervensi kepada media. Akan tetapi, Jusuf Kalla berpesan agar media harua bersikap objektif dalam membuat pemberitaan.
"Jadi artinya, kita saling menjaga adanya kebebasan itu, tapi media juga menjaga objektivitasnya. Dan tentuya penuh etika dan tanggung jawab," ujar Jusuf Kalla.
Dalam pembukaan World Press Freedom Day 2017 juga dihadiri oleh Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Wiranto. Hari Kebebasan Pers Dunia ini digelar pada 1-4 Mei 2017 di Jakarta Convention Center.
Ketika menyampaikan sambutan, Jusuf Kalla memberikan apresiasi karena Indonesia telah menjadi tuan rumah perhelatan internasional ini. Hal tersebut meneguhkan dan mendukung pandangan Indonesia mengenai perlunya menjaga kebebasan pers yang baik dan bertanggung jawab untuk kemajuan bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
