Senin 01 May 2017 12:19 WIB

DPR Minta Pengusaha dan Buruh Bernegosiasi

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Teguh Firmansyah
Sejumlah Serikat Pekerja berkumpul di Kawasan Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Senin (1/5).
Foto: Arif Satrio Nugroho
Sejumlah Serikat Pekerja berkumpul di Kawasan Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Senin (1/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa aksi demo buruh hari ini turun ke jalan menyampaikan sejumlah tuntutannya kepada pemerintah guna memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup para buruh.

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani, pun meminta agar baik pengusaha dan para karyawan melakukan pertemuan untuk membahas dan menegosiasikan tuntutan para pekerja.

Tiga tuntutan yang diminta oleh para buruh hari ini tak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni di antaranya penghapusan sistem outsoursing dan juga sistem magang, pemberian jaminan sosial pekerja yang setara dengan PNS, serta menolak upah murah.

"Sebenarnya ini kan masalah klasik yang belum selesai. Seharusnya, serikat buruh duduk dengan para pengusaha, kemudian berhitung. Saya mau mereka berhitung. Pengusaha bicara apa adanya dengan buruh. Kalau tidak, ya tidak selesai-selesai," kata Irma saat dihubungi, Senin (1/5).

Irma meminta, agar para pengusaha lebih bersikap terbuka terhadap para pekerjanya terkait kesanggupan peningkatan upah buruh. Pengusaha, kata dia, dapat menyampaikan berapa produksinya sehingga para buruh nantinya dapat menghitung upahnya sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan.

"Pengusaha bilang, kami tidak sanggup membayar gaji. Sementara produksi disampaikan sekian. Kan buruh bisa menghitung. Tapi kalau produksinya bagus mencapai target, kenapa gak untuk meningkatkan kesejahteraan buruh," tambahnya.

Saat ini, lanjutnya, isu yang dibahas bukan lagi upah umum regional. Namun, upah layak para buruh sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Masalah inipun, sambungnya, perlu mendapatkan perhatian dari pengusaha. Irma meyakini, para pekerja juga memahami kondisi perusahaan apabila memang tidak sanggup untuk meningkatkan upah para pekerjanya. Yang terpenting, menurutnya, terdapat kepercayaan antara kedua belah pihak.

Baca juga, Massa Aksi Buruh tak Boleh ke Istana.

"Contoh perusahaan garmen lagi lesu, produksi mampu tapi pasaran tidak memungkinkan, daya jual tidak mencapai target. Sehingga harus ada negosiasi antara pengusaha dan kawan buruh. Dibuka di meja, produksinya sekian, sehingga keuntungan sekian," kata dia.

Irma juga berharap, agar para pengusaha sebaiknya tidak melihat para pekerjanya sebagai beban, melainkan sebagai aset perusahaannya. Terkait ancaman teknologi terhadap buruh di era digital ini, pengusaha diminta agar lebih memberdayakan para buruh.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement