Kamis 27 Apr 2017 19:36 WIB

Pemerintah Tambah Jumlah Keluarga Penerima Manfaat

Rep: Dea Alvi Soraya/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
 Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
Foto: ROL/Fakhtar K Lubis
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menilai infrastruktur perbankan telah cukup memadai dalam merealisasikan target perluasan jangkauan Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2018 mendatang.

Ia mengatakan kementerian berencana menambah jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH sebanyak 4 juta KPM, sehingga tahun depan total KPM mencapai 10 juta. Sementara BPNT yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.

"Jaringan empat bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN sangat luas, saya optimistis perluasan ini tidak akan menemui kendala berarti," ujar Khofifah dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Wilayah Timur di Hotel Swissbel Makassar, Rabu (27/4).

Khofifah mengungkapkan, hasil pemetaan sementara, saat ini kurang lebih terdapat Outlet sebanyak 18.921 unit, EDC sebanyak 551.485 unit, Agen Bank/ e-Warong sebanyak 137.602 unit dan ATM sebanyak 60.992. Pemanfaatan BNI Layanan Gerak (BLG) berbasis mobil multifungsi maupun Teras Kapal BRI, menurut dia kini telah melayani wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia antara lain, Kepulauan Seribu, Maluku, dan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur.

“Seluruh infrastruktur tersebut cukup mampu mencover seluruh keluarga penerima manfaat. Meskipun masih terdapat daerah terpencil yang mengalami blank spot jaringan internet,” ujar dia.

Khofifah menjelaskan, akan berupaya meningkatkan koneksi internet, mengingat penggunaan mesin EDC sangat tergantung dengan koneksi internet. Untuk daerah yang masih mengalami blank spot, dia mengaku melakukan kerjasama dengan Himbara dan Telkom untuk berupaya menembusnya dengan penyediaan jaringan dan infrastruktur perbankan. 

Dia juga menerangkan, target pembangunan tahun 2018 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2018 menetapkan tingkat kemiskinan sembilan hingga 10 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3 persen hingga 5,5 persen pada rasio gini 0.38. Target ditetapkan mengacu kepada jumlah penduduk miskin sesuai survei BPS pada bulan September 2016 sekitar 27,8 juta jiwa.

"Saya optimistis target tersebut bisa terpenuhi asalkan sinergi lintas sektoral ini mampu berjalan dengan baik. Bismillah," tutur dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement