Kamis 27 Apr 2017 17:49 WIB

GP Ansor Tegaskan Lawan Radikalisme dan Anti-Pancasila

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (kanan) menyampaikan pengarahan kepada anggota Banser NU.
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (kanan) menyampaikan pengarahan kepada anggota Banser NU.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gerakan Pemuda (GP) Ansor kembali menegaskan komitmennya dalam upaya mengawal eksistensi NKRI. GP Ansor terus bergerak melawan setiap kelompok radikal dan anti-Pancasila yang berpotensi mengganggu kebinekaan, seperti bahaya nyata dari faham khilafah.

“Mengawal NKRI adalah jihad fi sabilillah,” tegas Nuruzzaman, salah seorang Ketua Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor, di sela-sela koordinasi Harlah ke-83 Ansor, di Semarang, Kamis (27/4).

Menurutnya, NKRI dan Pancasila adalah harga mati. Ia menyayangkan pernyataan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Azhar yang meminta anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) tidak ikut-ikutan dalam gerakan membubarkan setiap ada kegiatan dari organisasi lain, meski itu melanggar aturan.

Pernyataan ini sendiri disampaikan Dahnil dalam acara apel akbar Kokam se-Bantul, DIY, pekan lalu. “Menurut Dahnil, yang boleh menindak atau membubarkan kegiatan misalnya yang mengarah pada kekhilafahan yang anti-Pancasila, adalah pihak kepolisian,” jelas Nuruzzaman.

Ia menegaskan, saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat berupa merebaknya paham anti-Pancasila dan anti-NKRI, terutama paham khilafah, maka situasi tersebut harus disikapi dengan serius. “Kami tidak dalam posisi mencampuri organisasi kepemudaan lain, akan tetapi kami melihat betapa tidak pekanya sebagian dari kita terhadap bahaya nyata khilafah yang anti-Pancasila dan anti-NKRI ini,” katanya.

(Baca Juga:  Ponpes Al-Anwar Lepas Diri dari Keputusan GP Ansor Soal Pemimpin Non-Muslim)

Nuruzaman menyerukan kepada semua elemen bangsa untuk waspada terhadap penyebaran paham khilafah. GP Ansor juga mengajak ormas dan masyarakat untuk aktif dalam gerakan menolak kelompok anti-Pancasila dan anti-NKRI.

Selama ini, GP Ansor dan Banser dalam mengawal NKRI selalu berada berdasarkan koridor hukum. GP Ansor dan Banser senantiasa bersinergi dengan aparat penegak hukum. “Koordinasi intensif selalu dilakukan dengan pihak kepolisian dalam setiap langkah kami,” ucap dia.

Ia mengatakan, koordinasi tersebut, diwujudkan dengan selalu menyampaikan data dan fakta tentang organisasi yang anti-Pancasila dan anti-NKRI. Selanjutnya, Ansor mendorong dan mendukung aparat kepolisian untuk membubarkan setiap kegiatan yang merongrong NKRI dan anti-Pancasila. “Seperti kampanye khilafah yang diusung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),” lanjut Nuruzzaman. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement