REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo terkait isu reshuffle atau perombakan kabinet. Penilaian terhadap kinerja kabinet sepenuhnya berada di tangan presiden.
Sekretaris Jenderal DPP PAN, Eddy Soeparno menjelaskan, perombakan kebinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. "Masalah reshuffle adalah hak dan kedaulatan presiden," ujar Eddy, dalam pesan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (26/4).
Sebagai partai pendukung pemerintah, PAN memilih sikap menyerahkan sepenuhnya ke tangan Presiden. Sekalipun, menteri yang dirombak bisa saja berasal dari PAN. Reshuffle kabinet bisa saja dilakukan apabila ada menteri yang kinerjanya dinilai tidak atau kurang memuaskan.
Hal tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pencapaian target-target pemerintah. Tentu dengan harapan kinerja kabinet akan menjadi lebih baik. Eddy menilai dan percaya penuh Presiden Jokowi yang paling mengetahui kebutuhan atas kabinet yang diperlukan untuk mencapai target-target pembangunan pemerintah.
"Apapun yang akan diputuskan Presiden untuk meningkatkan kinerja kabinetnya, semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat," kata Eddy.
Sebelumnya, Presiden Jokowi membahas target-target yang diberikan kepada menteri dan sempat berbicara tak segan untuk menggeser, mencopot atau mengganti menteri yang tidak berhasil mencapai target. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Kongres Ekonomi Umat 2017 yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika