REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK masih terus menyelidiki pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pengucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan permintaan keterangan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie pada Kamis (20/4).
"Kemarin benar kami melakukan permintaan keterangan terhadap Kwik Kian Gie, pada 2014-2015 kami juga sudah lakukan permintaan keterangan jadi klarifikasi ini adalah proses lanjutan sejak 2014 terkait BLBI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Jumat.
Namun Febri belum mengetahui apakah ada pihak lain yang juga dimintai keterangan dalam pemnyelidikan tersebut.
"Pemanggilan pihak-pihak dalam proses ini pernah terjadi pada 2014-2015 dan dipandang KPK relevan. Dari info awal, pemanggilan Kwik Kian Gie adalah proses lanjutan dari 2014 dan karena perkara ini adalah salah satu perkara penting yang juga ditunggu banyak pihak dan ditanyakan banyak pihak. Kami cukup 'concern' karena perkara ini diperhatikan publik," katanya.
Ia mengakuim tidak semua perkembangan penyelidikan itu dapat diketahui publik karena belum sampai tahap penyidikan.
Ada karakter-karakter yang membutuhkan analisis data lebih banyak apalagi kalau perkara itu terjadi bertahun-tahun sebelumnya bahkan saat KPK belum berdiri. Sehingga perlu energi lebih untuk proses penanganannya.
Sebelum pimpinan KPK 2011-2015 lengser, diketahui sudah ada gelar perkara (ekspose) BLBI dan disimpulkan telah ada beberapa pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun hingga saat ini belum ada surat perintah penyidikan (sprindik) mengenai penetapan tersangka kasus tersebut.
Dalam penyelidikan BLBI, KPK sudah memeriksa sejumlah pejabat pada Kabinet Gotong ROyong 2001-2004 yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2001-2004 Laksamana Sukardi, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, mantan Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menko Perekonomian 1999-2000 dan mantan Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie.
Satu orang pernah dicegah dalam kasus ini yaitu Lusiana yang diduga mengelola tanah yang diberikan kepada penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKL.
Ikuti Whatsapp Channel Republika