REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Modal sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor penting dalam pembangunan. Proses pembangunan yang tidak mengutamakan modal SDM cenderung akan mengalami kegagalan,
Sebagai contoh kegagalan dari MDGs yang akhirnya melahirkan konsep baru, yakni Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam rangka transformasi dunia menuju 2030. Untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan (Transforming Our World) yang disepakati di New York 2 Agustus 2015 oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Rektor Universitas Airlangga Surabaya Moh Nasih mengatakan oleh karena itu, sudah saatnya bangsa Indonesia menganggap bahwa membangun modal SDM sebagai belanja modal bukan sebagai belanja habis pakai. "Negara Indonesia didirikan untuk tujuan tak terbatas demi mencapai kesejahteraan bersama. Pertanyaannya, kira-kira bagaimana masa depan anak cucu kita," ujarnya dalam Konferensi Regional Akuntansi (KRA) IV yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Pendidik (IAI KAPd) Wilayah Jawa Timur di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Kamis (20/4).
Mengenai tantangan ke depan, Nasih ragu apakah generasi masa depan Indonesia masih bisa menghirup udara sesegar sekarang atau menikmati ikan laut dengan kandungan protein seperti saat ini atau tidak. Menurut dia, ada lima tantangan yang dihadapi dunia global saat ini yakni kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan kesenjangan.
Masih ada 795 juta manusia yang hidup kelaparan dari 7 miliar penduduk dunia, sedangkan jumlah kemiskinan di Indonesia sekitar 28 juta dan di Jawa Timur sekitar 4,7 Juta. Sementara itu kerusakan lingkungan semakin parah yang disebabkan oleh banyaknya pembangunan infrastruktur seperti hotel, apartemen dan mal yang tidak seimbang sehingga menyebabkan banyak terjadinya banjir dan hujan es. Kesenjangan hidup di Indonesia juga masih tinggi.
"Oleh karena itu perlu peran dari bebagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun komitmen dan meningkatkan kompetensi," ujar Nasih. Dia berharap ke depannya ada laporan sumber-sumber kesejahteraan dari setiap kabupaten.
Kabid Perizinan dan Kepatuhan Profesi Penilai, Aktuaris dan Profesi Keuangan Lainnya PPPK Kementerian Keuangan, Triyanto, mengatakan perlu upaya meningkatkan jumlah anggaran melalui sektor pendidikan, diantaranya naiknya dana penelitian, adanya sertifikasi dosen, dan lain-lain.
"Human capital yang merupakan agenda penting untuk diimplementasikan membutuhkan peran serta Kementerian Keuangan untuk mendorong pengalokasikan anggaran yang lebih tinggi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
