REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Utara, Djafar Alkatiri, menegaskan, tidak sependapat dengan usulan DPW PPP Yogyakarta terkait Mukthamar Luar Biasa (Munaslub). Alkatiri beralasan, saat ini kondisi PPP sedang tidak stabil karena adanya dualisme kepemimpinan. Sehingga Munaslub bukanlah solusi yang tepat dengan kondisi seperti ini.
Bahkan menurutnya, wacana Munaslub hanya akan memperkeruh situasi. "Kalau saya sih tidak boleh mengambil keputusan (Munaslub) dalam keadaan seperti ini. Kemudian yang dilakukan Yogyakarta itu hanya letupan-letupan sesaat akibat Pilkada DKI Jakarta. Sekarang kan sudah selesai, ya sudahlah," kata Akatiri, saat dihubungi, Kamis (20/4).
Dia mengimbau agar semua pihak bisa menahan diri. Kemudian mencoba yang dilakukan adalah untuk mempersatukan. Kalaupun ada langkah-langkah bersama maka itu langkah-langkah yang menyatukan. Karena bagi dia melakukan Mukhtamar atau lainnya itu harus sesuai debgan AD/RT.
Alkatiri mengatakan, saat ini yang memegang legilitas partai ada dua orang, yaitu Djan Faridz dan Romahurmuziy. Lanjutnya, satu memegang legilitas dari Mahkamah Agung (MA) dan satu lagi memegang legilitas Surat Keputusan (SK) dari Kemenkumham. Tentu saja, kata Alkatiri, apabila Munaslub dipaksakan maka ini bakal membuat PPP semakin terpecah belah. Apalagi disebutnya, banyak pihak lain yang mengingingkan partai berlambang Ka'bah itu terpecah.
"Bagaimana mau ada Munaslub kalau yang pegang Mukhtamar dua orang. Ini semua kan dilakukan kondisi momentum politik hanya karena satu provinsi. Kita harus menahan diri," tambahnya.
Alkatiri juga meminta agar seluruh pihak agar tidak melihat PPP pada hari ini saja. Baginya, baik Djan Faridz maupun Romi yang sama-sama mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 memiliki alasan. Dia juga meminta agar anggota dan kader tidak meninggalkan partai ini. Karena, jelasnya, PPP memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan umat Islam.
Dia menyontohkan PKS yang ketuanya terkena kasus 'sapi haram' tapi PKS tidak ditinggalkan, justru dibenahi. "Romi dukung Basuki, Djan Faridz dukung Basuki ada alasan, keummatannya apa, kontrak politiknya ada. Konteksnya jangan dilihat hari ini, kemudian partai ini ditinggalkan jangan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
