REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengaku belum mengetahui adanya keterlibatan Bank DKI yang menyalurkan bantuan langsung tunai kepada warga.
"Saya belum cek, tanya saja ke bank DKI apa benar. Sepengetahuan saya, saya cek belum ada," kata Djarot di Pasar Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa (18/4).
Menurut Djarot, pembagian dana tersebut bukanlah kampanye melainkan program dari pemerintah pusat. " Itu program dari pemerintah pusat, Kementrian pusat itu, pembagian beras nontunai dengan Kemensos yang kerja sama ke Bank BNI dan Bank DKI," kata Djarot.
Sebelumnya, tim pemenangan pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno melaporkan Bank DKI ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bawaslu DKI Jakarta. Laporan itu lantaran Bank DKI diduga terlibat dalam kampanye pasangan cagub-cawagub pejawat Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saifullah Hidayat.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Muhamad Taufik menyatakan, timnya melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Bank DKI. Hal ini lantaran, BUMD milik Pemprov DKI diduga terlibat mendukung kampanye pejawat melalui program bantuan lanjut usia (lansia) melalui Kartu Jakarta Lansia (KJL).
"Tim Advokasi telah melaporkan dugaan pelanggaran itu kepada Bawaslu DKI Jakarta kemarin," kata Taufik.
Tidak sampai di situ,kata Taufik, timnya akan membuat laporan serupa ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar program itu dapat diusut dari mana sumbernya. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI itu, bantuan lansia merupakan program dadakan yang menjelang pencoblosan 19 April 2017. Karena itu, patut diduga untuk mendukung kampanye paslon dari pejawat.
"APBD DKI 2017 tidak ada program bantuan lansia yang akan dilakukan Bank DKI," kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI itu. "Tapi tiba-tiba ada. Kami minta diusut, uangnya dari mana," ujar Taufik.
Program KJL yang dimaksud adalah Bank DKI memberikan kepada warga lansia untuk mendapatkan bantuan uang senilai Rp 600 ribu, dengan syarat membuka rekening dengan saldo Rp 50 ribu. "Asal-usul uang itu harus dijelaskan dari mana. Kalau dari APBD saya pastikan tidak ada. Jadi, harus diusut tuntas," kata Taufik didampingi Wakil Ketua Bidang Advokasi Tim Pemenangan Anies-Sandi, Yupen Hadi.
Yupen mengaku telah membuat pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan kantor cabang di Pecenongan, Cempaka Putih Barat, dan Pramuka. Surat pengaduan juga ditembuskan kepada Bank Indonesia. "Kami minta pelanggaran perbankan ini agar dihentikan," ucap Yupen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
