Percepat Tangani Kemiskinan, Pemerintah Optimalkan PKH

REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN— Pemerintah akan memaksimalkan komplementaritas bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bantuan sosial dan program subsidi lainnya untuk percepatan penanganan kemiskinan di Indonesia.

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan PKH merupakan salah satu program untuk mempercepat pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

PKH mempunyai keunggulan dilihat dari penetapan kriteria penerima yakni sembilan persen kelompok termiskin sehingga lebih tepat sasaran.

Oleh karena itu, kata Mensos, penerima PKH seharusnya juga menerima BPNT atau rastra, anak mereka menerima Kartu Indonesia Pintar, Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kartu Indonesia Sehat, subsidi listrik, dan bantuan pemberdayaan berupa e-Warong KUBE-PKH.

Jika mereka menerima secara komprehensif, kata dia, diharapkan maksimal lima tahun mandiri. “Jika mereka menerima program e- warong KUBE- PKH diharapkan dua tahun mandiri," terang Mensos usai menyerahkan bantuan PKH di Madiun, Senin (17/4).

Saat ini, lanjutnya, subsidi dan bantuan kepada keluarga penerima manfaat yang ada dalam APBN 2017 adalah program Beras Sejahtera (Rastra) dengan nilai bantuan 15 kilo per bulan untuk setiap keluarga.

“Kini cakupannya mencapai 14,3 juta rumah tangga,” kata dia.

Dia menjelaskan bantuan berikutnya adalah penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp110 ribu per bulan untuk tiap keluarga. Cakupan BPNT mencapai 1, 28 juta keluarga.

Sedangkan bantuan kesehatan dari penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, ungkap dia, sebesar Rp23 ribu per bulan untuk setiap jiwa. Dengan jumlah total penerima 94,3 jiwa.

Menurut Mensos, bantuan pendidikan dari Program Indonesia Pintar sebesar Rp450 ribu per tahun untuk anak SD, untuk SMP sederajat Rp750 ribu per tahun per anak.

Sementara untuk SMA dan sederajat mendapat Rp1 juta per tahun per anak. “Total penerima bantuan ini 19,7 juta anak,” ujar dia.

"Untuk PKH seperti yang sering saya katakan tahun ini terdapat 6 juta penerima PKH dengan nilai bantuan sebesar Ro1.890.000 dan tahun depan Insya Allah ditingkatkan jumlahnya menjadi 10 juta penerima," papar Khofifah.

Dengan adanya komplementaritas bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat, lanjutnya, akan memberikan daya ungkit dan manfaat untuk meningkatan penghasilan dan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat.

“Sehingga gini ratio antara warga negara yang berada pada level bawah dan level atas tidak terlalu jauh kesenjangannya," harap Mensos.

Dalam kunjungan ke Madiun ini, Mensos juga memberi pemantapan pendamping dan operator PKH 2017. Dihadapan peserta 314 Pendamping dan Operator dari kabupaten dan kota Madiun, Blitar, Kediri, Trenggalek, Pacitan, dan Ponorogo, Mensos memberikan penguatan terhadap peran strategis mereka.

Khofifah berpesan agar pendamping dan operator PKH dapat melayani dengan sepenuh hati, memberikan motivasi dan semangat kepada keluarga penerima manfaat (KPM)agar kelak dapat mewujudkan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

"Sapaan kita kepada warga miskin itu sangat penting. Saya meyakini kalian semua mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Ini prioritas nasional. Bukan hanya program kemensos. Programnya luar biasa, saya yakin pendampingnya juga luar biasa," demikian Mensos.