REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengapreasiasi dukungan pemerintah Jepang agar Indonesia masuk ke dalam anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, Presiden sangat berterimakasih atas semua dukungan dari pihak terkait dengan keinginan Indonesia tersebut.
Dukungan dari Jepang pun sebelumnya telah dilakukan oleh Perdana Menteri Jepang Shinso Abe ketika berkunjung ke Indonesia. "Kita memang sedang meminta dukungan agar Indonesia menjadi anggota tidak tetap di DK PBB," kata Pramono di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/4).
Menurut dia, pemerintah memang telah melakukan komunikasi ke sejumlah negara untuk meminta dukungan terkait posisi Indonesia dalam DK PBB. Presiden pun ikut memantau perkembangan dukungan tersebut dan melihat negara mana saja yag memang akan memberikan suara mereka bagi Indonesia.
Namun, Pramono belum bisa membeberkan negara mana saja yang telah memberikan dukungan. "Kalau itu bu Menlu (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi) nanti yang akan menyampaikan," ujar Pramono.
Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Indonesia telah melakukan pendekatan kepada negara-negara lain sejak 2009 lalu untuk mendapatkan dukungan dalam pencalonan tersebut.
Ditemui terpisah, tampak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti datang ke Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan ini untuk melaporkan hasil kunjungan Susi ke Jepang pekan kemarin.
Susi menuturkan, salah satu yang disampaikan kepada Jokowi, yakni terkait dengan DK PBB. Sebab, dalam kunjungannya ke Negeri Sakura tersebut, Pemerintah Jepang mendukung Indonesia untuk masuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
"Oh iyah iyah (tadi lapor terkait DK PBB)," kata Susi, Senin (17/4). Pada pertemuan dengan wakil menteri luar negeri Jepang, Nobuo Kishi, Pemerintah Jepang menyampaikan mendukung Indonesia menjadi anggota DK PBB.
Sementara, terkait dengan investasi dari investor Jepang untuk perkembangan sektor kelautan Indonesia, Susi menuturkan bahwa investor Jepang sangat tertarik dengan sumber daya alam kelautan yang dimiliki Indonesia. Mereka pun berniat untuk mengucurkan dananya.
Namun, belum ada jumlah pasti dari total investasi yang akan masuk. Pemerintah Indonesia dan investor dari Jepang masih harus membahas lebih dalam mengenai sektor investasi apa yang akan dibiayai nantinya. "Belum kita masih akan pembicaraan lagi, tapi responnya sangat bagus," ujar Susi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika