REPUBLIKA.CO.ID, ROTE -- Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah satu wilayah terluar Indonesia, merasa wilayahnya masih kekurangan sekolah. Bukan hanya jumlah sekolah, tapi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar pun masih minim.
"Memang sebagai daerah otonom baru, sarana dan prasana pendidikan masih kurang,'' kata Kepala Dinas Pendidikan Rote Ndao John Pandie, di Kabupaten Rote Ndao, NTT, Kamis (13/4).
Kurangnya jumlah sekolah dan sarana sekolah, diakui Pandie karena terbatasnya anggaran. Jumlah sekolah di wilayah paling selatan Indonesia itu untuk SMA 10 sekolah, SMK 5 sekolah, SMP 42 sekolah, dan SD 145 sekolah.
Padahal kebutuhan sekolah di Rote sendiri, menurut Pandie, adalah SMA 15 sekolah, SMK 10 sekolah, SMP 52 sekolah dan untuk SD sebanyak 200 sekolah. Dengan jumlah seperti itu diharapkan sekolah-sekolah akan bisa menjangkau bagian pelosok.
Dengan jumlah sekolah yang ada saat ini, kata dia, menyebabkan banyak anak-anak yang harus berjalan kaki cukup jauh. Apalagi, transportasi publik masih sangat minim di wilayah tersebut.
''Anak-anak jalan kaki sampai 6 KM dari rumah. Transportasi publik belum ada, sehingga mereka jalan kaki,'' ucap Pandie.
Anggaran pendidikan untuk daerah berpenduduk sekitar 130 ribu jiwa tersebut antara lain, untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 24 miliar. Sementara Pemkab Rote Ndao menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp 21 miliar.
Meski demikian, John Pandie mengklaim angka putus sekolah masih rendah, yaitu berada di kisaran 3 sampai 4 persen. Namun, bagi mereka yang putus di pendidikan formal, bisa dilayani di pendidikan informal.
''Tuntas angka partisipasi Rote sudah di atas paripurna," kata Pandie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
