REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Budi Kaliwono mengatakan tidak ada penambahan public service obligation (PSO) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) di tahun depan terkait adanya wacana kereta api Transjakarta. Andaikata PSO ditambah, Budi mengatakan, ia berusaha untuk tidak memberatkan Pemprov DKI Jakarta.

PSO adalah bentuk subsidi yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk Transjakarta. Besaran PSO untuk Transjakarta tahun ini sebesar Rp. 2,8 triliun. "Karena pemerintah sudah bantu PSO ini cukup besar sehingga pengadaan ini kita bisa adakan sendiri dengan cara peminjaman ke bank itu yang kita harapkan," ujar Budi di Ancol, Rabu (12/4).

Selain itu, Budi belum mengetahui berapa besaran PSO apabila ada penambahan. "Kita belum tahu, belum tentu pasti. Bisa juga nggak ada. Karena train itu 360 milyar kan? pasti bisa kita pinjaman ke bank," katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan akan membicarakan ide kereta api Transjakarta dengan DPRD DKI Jakarta. Sebab kereta ini wacananya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, PT. Transportasi Jakarta (BUMD Transjakarta).

"Pengadaannya tetap Transjakarta. Nanti pasti dilaporkan ke DPRD. Semua agenda-agenda yang ada di Pemprov dan BUMD tetap dilaporkan ke DPRD," ujar Sumarsono di Hotel Millenium Jakarta, belum lama ini.

Ia kemudian mengatakan keputusan DPRD DKI Jakarta untuk sepakat atau tidaknya, tergantung dari cara bagaimana meyakinkan mereka oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BUMD.

Ikuti Whatsapp Channel Republika