REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar hajar menilai, permintaan penundaan sidang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan agenda pembacaan tuntutan adalah hak Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan. Akan tetapi, menurutnya, permintaan penundaan sidang dengan alasan berkas tuntutan belum siap, sangat tidak logis.

"Adalah haknya Jaksa penuntut umum (JPU) untuk meminta pengunduran sidang Ahok dengan alasan belum siap. Namun, alasan belum siap ini jelas tidak logis," kata Fickar saa dihubungi Republika.co.id, Rabu (12/4).

Alasan yang dilayangkan jaksa menjadi tidak logis karena pada saat penyerahan berkas dari kepolisian kepada JPU, mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari satu hari untuk menyelesaikan berkas dakwaan. Artinya, jika jaksa hanya membutuhkan satu hari untuk menyelesaikan berkas dakwaan. Mestinya, Fickar mengatakan, hal serupa bisa diterapkan saat penyusunan berkas tuntutan.

"Ketika penyerahan berkas dari kepolisian kepada JPU, JPU hanya membutuhkan waktu tidak sampai satu hari telah langsung menyerahkannya kepada pengadilan. Artinya, waktu 14 hari yang disediakan Undang-Undang, hanya digunakan kurang dari 24 jam untuk menyusun dakwaan," ucap Fickar.

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali melanjutkan sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (11/4). Sidang tersebut sejatinya beragendakan pembacaan tuntutan.

Tetapi, JPU pada Kejaksaan tiba-tiba meminta sidang tersebut ditunda karena materi tuntutan belum siap. Hakim Dwiarso akhirnya memutuskan sidang pembacaan tuntutan terhadap Ahok ditunda menjadi 20 April.

Ikuti Whatsapp Channel Republika