REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pengamat pendidikan dari Universitas Andalas Prof Elfindri mengatakan, pemerintah harus menggiatkan pendidikan kejuruan atau dikenal sebagai pendidikan vokasi, untuk meningkatkan daya saing bangsa.
"Pendidikan vokasi dibutuhkan karena banyak perusahaan yang lebih menyukai para lulusan pendidikan kejuruan yang telah menguasai keahlian praktikal, karena dianggap lebih siap kerja," kata dia dihubungi dari Pekanbaru, Senin (10/4).
Menurut dia, seiring dengan pergantian tahun, maka kemajuan teknologi informasi terus berlangsung diprediksi mempengaruhi perubahan ketersediaan lapangan kerja.
Ia mengatakan, perubahan ketersedian lapangan kerja ditandai dengan pemanfaatan tekhnologi tradisional yang akan makin hilang, seperti sopir angkot akan menjadi sopir bus way atau sopir Metro Pekanbaru misalnya di Riau.
Bahkan, katanya sejumlah usaha yang menggunakan teknologi manual (tenaga buruh) berubah menjadi penggunaan tekhnologi canggih atau modern yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang trampil untuk menggunakan tekhnologi modern itu.
"Pemerintah harus memfasilitasi perbanyakan pengadaan tekhnologi modern dan finansial teknologi, sehingga pilihan penguatan keilmuan dengan sistim vokasional harus segera dilakukan," kata Koordinator Program S-3 Ilmu Ekonomi Universitas Andalas dan Koordinator Kopertis wilayah X, periode 2008-2010 itu.
Ia mencontohkan, di Austria kini sistem pendidikan bidang ke ilmuan hanya tinggal 22 persen dan 88 persen sudah implementasi pendidikan dengan sistim vokasional.
Namun demikian untuk membuat progarm pendidikan dengan sistem vokasional, harus disiapkan secara menyeluruh, dan pemerintah daerah harus siap ke arah diferensiasi misi, untuk tinggkat SMA, perguruan tinggi swasta jangan bertahan di bidang akademik saja melainkan juga entrepreneur.
"Sebanyak 70 persen anak muda Indonesia menaruh harapan masa depannya pada perguruan tinggi swasta yang berkualitas. Selain itu maka pendidikan sekolah menengah perlu menyediakan pendidikan vokasi, Pemerintah Daerah harus memastikan itu termasuk ketersediaan guru dengan yang mampu memberikan pengajaran vokasi.
"Banyak bidang keilmuan yang bisa masuk dalam pendidikan vokasi, misalnya berkaiatan dengan persoalan lingkungan, agropreneurship, dan entrepreneur dan lain," katanya.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan program untuk menyiasati pemanfaatan tenaga lokal dari investasi asing. Misalnya investor Cina selain mengambil tenaga asing sebagai pekerjanya mereka juga harus mempekerjakan tenaga lokal.
Namun tenaga lokal harus dibekali dengan keterampilan untuk menekan pengangguran, dan mengurangi mobilitas penumpukan tenaga kerja lokal di daerah karena keterbatasan tenaga terampil tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika