REPUBLIKA.CO.ID,TASIKMALAYA -- Perhatian pemerintah pusat terhadap pondok pesantren (ponpes) terbilang masih minim. Sebagai bukti, belum ada anggaran khusus yang dialokasikan bagi kesejahteraan ponpes.
Bahkan masih ada kesenjangan antara santri dengan pelajar di sekolah umum soal hak dan kewajibannya memperoleh pendidikan layak. Hal itu disampaikan ole Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dalam milad ke-100 Ponpes Cintawana di Desa Cikunten, Kecamatan Singaparna, Senin (10/4).
Ia menilai keberpihakan pemerintah pusat terhadap ponpes masih amat minim. Perhatian sangat diperlukan oleh ponpes yang tak mempunyai sekolah karena harus menopang perekonomian sendiri.
Sedangkan bagi ponpes yang mempunyai sekolah beruntung bisa menyuplai operasional dari pendapatan sekolah. "Saya berharap pemerintah pusat ada keberpihakan pada ponpes, khususnya ponpes salafiah yang tidak punya lembaga pendidikan baik tingkat SD,SMP atau SMA seperti kebanyaakan ponpes yang ada di Tasikmalaya," katanya.
Ia menjelaskan bentuk keberpihakan pemerintah pada ponpes bisa dalam wujud honor bagi para pemuka agama atau bantuan ruang kelas serta asrama baru. Selain itu bagi para santri yang tengah menempuh pendidikan formal diharapkan bisa mendapat dana BOS dan beasiswa.
"Pemerintah sebaiknya samakan santri dan pelajar umum baik hak dan kewajibannya karena tugasnya sama-sama mengemban masa depan bangsa juga, tapi perlakuan dalam anggaran tidak sama antara keduanya," ujar pria yang juga keturunan pemilik ponpes Miftahul Huda Manonjaya tersebut.
Salah satu pengurus Ponpes Cintawana, Ustad Zainurrofieq mengakui, keberpihakan pemerintah dengan ponpes memang terbilang minim. Namun, ia merasa situasi itu mulai berubah di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.
Ia pun mengingatkan bahwa ponpes merupakan cikal bakal berdirinya pendidikan formal di Indonesia. "Kelihatan dibanding dulu, sekarang agak mendingan, ada proses memperbaiki. Semua ponpes sebenarnya menginspirasi pendidikan nusantara. Dari ponpes lama itulah munculkan pendidikan baru berupa sekolah," kata Zainurrofieq.
Nantinya, jika ponpes menerima bantuan pemerintah, kata dia, jangan sampai malah merubah pola pikir. Sebab, ia khawatir bantuan tersebut justru menimbulkan gaya hidup konsumtif.
Sehingga, menurutnya perlu penguatan nilai terlebih dahulu sebelum pemberian bantuan. "Bentuk bantuan yang diperlukan harus sesuai kondisi. Siapkan tahap demi tahap," ujar Zainurrofieq.
Ikuti Whatsapp Channel Republika