REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Andri Wibowo mengatakan, tersangka penyandera ibu dan anak di angkot KWK T25 jurusan Rawamangun-Pulogebang, Ahad (9/4) malam, di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur, adalah bekas narapidana. Andri mengatakan, motif pelaku bernama Hermawan murni karena faktor ekonomi.
“Dia baru keluar dari lembaga pemasyarakatan (LP) di Bekasi kalau nggak salah. Kasus pencurian motor. Mungkin kan dia keluar dari LP, butuh makan dan sebagainya,” katanya.
Menurut Andri, untuk menghindari tindakan yang sama terulang kembali, pemerintah dianjurkan untuk tidak hanya memberikan pembinaan keterampilan kepada para residivis. Ia mengatakan, perlu ada tunjangan kepada para mantan narapidana agar bisa menyambung hidup setelah keluar dari bui.
“Mungkin dia keluar dari LP tidak punya gambaran bagaimana dia harus hidup meskipun diberi keterampilan. Seharusnya ada tunjangan untuk mereka, paling tidak satu atau tiga bulan agar mereka bisa berpikir bagaimana dia mencari makan, ini gagasan saja ya,” katanya.
Pelaku akan dijerat dengan Pasal 365 KUHP dan 368 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan. Pelaku yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Korban penyanderaan berinisial RI (27 tahun) dan sedang menggendong putranya yang baru berusia lima bulan. Pelaku menyandera korban dengan mengalungkan pisau di leher RI.
Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menilai, perbuatan ini sebagai tindak pidana sadis dan tidak berperikemanusiaan. Komnas Perlindungan Anak mengapresiasi masyarakat yang berhasil melumpuhkan pelaku dan menyelamatkan ibu dan anak tersebut.
Ibu dan anak itu dapat diselamatkan setelah masyarakat yang mengetahui penyanderaan itu berusaha mengelabui pelaku, sambil menunggu kedatangan Polsek Duren Sawit. Anggota Polsek Durensawit, Jakarta Timur, kemudian melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika