REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan negara Pancasila adalah harga mati. Jika Indonesia tidak menjadi Negara Pancasila maka perpecahan akan terjadi, misalnya Indonesia menjadi negara agama.
"Negara pancasila adalah 'final' (harga mati) kalau negara Pancasila itu diubah, diganti, negara ini akan pecah," kata Tito dalam Seminar dan Lokakarya "Indonesia di Persimpangan Negara Pancasila dan Negara Agama" di Jakarta, Sabtu (8/4).
Dia mengatakan demokrasi Pancasila yang dicetuskan para pendahulu tidak boleh redup melainkan melekat bagi setiap warga Indonesia. Tito mengatakan para pendahulu seperti Presiden RI pertama Soekarno memahami konsep kebinekaan dan perbedaan dapat menjadi faktor pemecah jika tidak diikat dalam satu kesatuan bangsa Indonesia.
"Indonesia tetap berdasar pada demokrasi Pancasila," ujarnya.
Sebagai negara Pancasila, Indonesia yang merupakan bangsa majemuk tumbuh satu kesatuan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika Indonesia tidak menjadi Negara Pancasila maka perpecahan akan terjadi, misalnya Indonesia menjadi negara agama.
Tito menuturkan sadar tidak sadar, secara perlahan demokrasi liberal barat masuk ke dalam masyarakat Indonesia. Menurutnya demokrasi yang lebih liberal itu akan mengutamakan dan mendasarkan segala sesuatu atas nama kebebasan. Sisi positifnya, adanya mekanisme checks dan balances pada pemerintahan dan masyarakat lebih partisipatif sehingga pemerintah tidak bersikap semi otoriter.
Namun, di satu sisi demokrasi liberal itu mengandung resiko mengentalnya primordialisme dan membatasi kebebasan kelompok lain. Ia mengkhawatirkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa terkikis oleh demokrasi liberal. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila harus tetap diajarkan pada sekolah-sekolah di Tanah Air dan ditanamkan pada anak bangsa sejak dini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika