REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia masih melakukan pengkajian terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.

"Rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa harus benar-benar disiapkan secara baik," kata Menteri PPN Bambang Soemantri Brodjonegoro usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Jumat (7/4).

Ia menjelaskan, secara makro Pulau Jawa terlalu mendominasi perekonomian Indonesia yang terkosentrasi di Jabotabek atau Jakarta dan sekitarnya. "Kita perlu membangun pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa," ujar menteri.

Ia mengatakan salah satu cara untuk mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa yaitu dengan memindahkan ibu kota negara. "Meskipun ibu kota pemerintahan dipindahkan dari Jakarta, tapi Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat utama bisnis di Indonesia," katanya.

Menurut menteri, pemerintah berkeinginan mendiversifikasikan pusat pertumbuhan ekonomi ke luar Jawa, sekaligus mengurangi beban Jakarta yang terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, keuangan sekaligus pusat bisnis. "Tugas kami hanya membuat kajian mengenai bagaimana cara dan alasan pemindahannya serta perencanaan wilayah ibu kota baru ini," ujarnya.

Bambang juga menyampaikan Presiden Joko Widodo menitip pesan bahwa rencana pembangunan ibu kota baru tidak boleh memberatkan APBN, jadi harus dicari biaya pendanaan yang kreatif. "Saya tidak di posisi bisa menentukan apakah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dijadikan ibu kota baru, karena itu keputusan politik. Kita hanya menyiapkan perlunya pusat pemerintahan di luar Pulau Jawa," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika