REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk merelokasi warga yang berada di kawasan rawan longsor di daerahnnya. Imbauan tersebut mengingat banyaknya masyarakat yang bermukim di lokasi rawan longsor.
"Pemda harus memproteksi masyarakat, kalau tidak akan berlangsung seperti ini," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di Graha BNPB Jakarta, Ahad (2/4).
Ia menyebut, berdasarkan data BNPB sebanyak 40,9 juta jiwa tinggal di daerah rawan longsor dengan kategori bahaya sedang hingga tinggi. Menurut Sutopo, masyarakat mendekati daerah lereng tebing karena tanahnya yang subur, gembur dan dekat mata air. Mereka tidak memahami, kawasan itu merupakan daerah rawan longsor. Pun masyarakat ini, mempunyai kemampuan yang rendah dalam memproteksi diri.
"Kalau tak mau jadi bom waktu saat musim hujan, pemda harus bergerak. Tugas bersama melindungi masyarakat di kawasan itu," ujarnya.
Menurutnya, daerah lereng perbukitan dan tebing tidak boleh untuk permukiman. Ia meyakini, pembenahan tata ruang dan implementasi menjadi kunci untuk mengatasi longsor.
Berdasarkan data BNPB, sebanyak 251 bencana longsor terjadi sepanjang 2017. Sebanyak 20 tewas (di luar jumlah korban longsor Kabuapeten Ponorogo), 48 luka-luka, 8.649 mengungsi.
Serta merusak, enam fasilitas pendidikan, 11 fasilitas peribadatan, dan dua fasilitas kesehatan. Kejadian longsor pada 2017 paling banyak terjadi di Jawa Barat (42), Jawa Tengah (122) dan Jawa Timur (62). Bencana longsor banyak terjadi pada Januati hingga Maret, tetapi peningkatan kejadian mulai terlihat pada Oktober. Pun bencana ini sangat dipengaruhi musim penghujan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
