REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan presiden Jokowi terkait anjuran untuk memisahkan hubungan agama dan politik dibenarkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Zainut Tauhid Sa’adi, jika yang dimaksud adalah soal politik praktis. Bukan politik etis atau nilai.
“Kalau yang beliau maksudkan adalah politik praktis, saya bisa memahami. Karena politik praktis itu berorientasi hanya pada kekuasaan semata,” kata Zainut saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (28/3).
Zainut mengungkapkan, politik praktis yang sering diwarnai dengan intrik, fitnah, dan adu domba untuk mencapai satu tujuan politik, memang harus dipisahkan dari agama. Karena, menurut Zainut, agama hanya sekedar dijadikan sebagai alat propaganda atau hanya untuk memengaruhi massa.
Polemik pemisahan agama dan politik ramai diperbincangkan, setelah pernyataan Presiden Jokowi pada peresmian Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kec. Barus, Tapanuli, Sumatra Utara, Jumat (24/3). Pada saat itu, Jokowi mengatakan agar masyarakat memisahkan politik dari agama atau sebaliknya.
Menurut Zainut, kalau politik etis memang seharusnya semua kegiatan politik itu didasarkan pada nilai agama. Jika politik tidak didasarkan pada nilai agama yang terjadi adalah liar, membahayakan. “Politik tidak berdasarkan pada agama akan membuat manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya,” ujar Zainut.
Ia menekankan, di sinilah perlunya ada nilai agama yang memandu agar kehidupan politik bisa berjalan dengan aman dan damai. Lebih lanjut, Zainut mengatakan, Indonesia adalah negara pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur sebagai dasar bagi pembangunan politik, yang semuanya tidak bertentangan dengan agama.
“Yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan,” kata Zainut.
Zainut menegaskan, Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara kehidupan negara dan agama. Indonesia sebagai negara pancasila, menempatkan agama sebagai sumber nilai dan inspirasi bagi kehidupan bangsa dan bernegara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika