REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rudi Agung *)
Beberapa tahun lalu, saat kampanye Pilpres 2014, publik digegerkan dengan foto umrah Jokowi. Kala itu, geger pakaian umrahnya salah.
Tak lama, muncul counter opini yang mengkritisi pakaian umrah Jokowi. Aneka pembelaan muncul bak rudal yang ditembakan. Hal-hal terkait demikian sangat ramai memenuhi jagat media massa dan sosmed.
Jokowi salah wudhu, jadi imam shalat di luar Magrib dan Isya dengan lafadz yang dinyaringkan, serta peristiwa kegaduhan lain yang terkait proses ibadah Jokowi.
Pencitraan dengan cover ibadah pasti menjadi hal seksi. Jangankan begitu. Sekadar mengemas simbol agamis pasti laku. Dicaci atau dipuji, urusan nanti.
Hal penting mendapat perhatian publik. Mendapat promosi gratis dari media massa. Baik atau buruk, nama yang akan dikemas telah terpatri dalam benak publik.
Inilah pola branding paling sederhana. Komunikasi politik yang menggelitik, namun hasilnya ciamik untuk masyarakat Indonesia. Terima atau tidak dengan dijualnya agama, itulah yang banyak dilakukan para pencari suara. Minimal para pencari perhatian.
Dan yang membuat branding menjadi murah: gunakan simbol agama. Sekelas James Riyadi saja pakai peci hitam. Itu digunakan ketika berkunjung ke kantor PBNU.
Begitu pula Harry Tanoe, yang mencari perhatian lewat kunjungan ke pesantren. Sekali lagi: baik atau buruk, caci atau puji, salah atau benar, semua itu urusan belakang.
Hal penting dapat perhatian. Branding gratis yang murah meriah. Kemaslah branding dengan bernuansa agamis. Dipastikan Anda akan memperoleh perhatian besar. Pujian manis atau caci maki bengis.
Kalau sudah dapat perhatian, tinggal create sesuai tujuan. Seperti create dengan survei atau blusukan memuakan.
Tak percaya? Siapa dulu yang kenal Jokowi, Ahok, Harry Tanoe? Sekarang nyaris sebagian besar masyarakat tahu. Dari kota ke desa, pedesaan ke pedalaman.
Sampai kini, cara jualan simbol agama itu masih dilakukan. Karena memang laris manis. Pemain religionomik tak butuh etika yang baik.
Jualan simbol agama itu, baru-baru ini dilakukan lagi. Seperti Setya Novanto yang menyebut Keislaman Ahok diridhai lantaran salaman dengan Raja Salman. Djarot pakai peci.
Terlalu banyak dan panjang jika disebutkan. Apalagi, nyaris di setiap ajang pilkada yang dimainkan bandar, menjual simbol-simbol agama.
Nah, celakanya ketika suara rakyat berhasil diembat. Ketika penjual janji tanpa bukti terpilih, agama dipinggirkan. Dilecehkan, bahkan diinjak dan mau dipisahkan.
Seperti kegaduhan yang dilontarkan Jokowi soal pemisahan politik dan agama. Bukan sekali ini saja wacana pemisahan politik dan agama. Tak laku, jual lagi. Coba lagi, lempar lagi. Gaduhkan lagi.
Padahal harga cabe yang tingginya amit-amit itu tak juga bisa dilepaskan dari kebijakan politik. Sedangkan tujuan politik menciptakan kesejahteraan merata, dan hanya nilai agama yang mampu memandunya. Mencipta politik beretika.
Tidak akan pernah bisa memisahkan politik dan agama. Bagaimana mungkin memisahkan politik dan agama, sedangkan sumpah jabatan pakai Kitab Suci. Atau nanti kita revisi: sumpah jabatan dengan Kitab Suci ganti saja pakai kantong kresek. Duhai ini bukan negara komunis.
Lalu, apa kabar rekening 506 dan ketetapan 1997? Bagaimana pemeriksaan Austrac, Interpol dan proses audit finansial global terkait kejahatan finansial masa silam?
Segala kegaduhan yang diciptakan tetap tak mampu mengubur jejak kejahatan waktu lampau. Semoga kelak, Allah menyingkap tabir-tabir yang disembunyikan. Sebaik-baiak makar adalah makar Alah.
Shalaallahu alaa Muhammad.
*) Pemerhati masalah sosial
Ikuti Whatsapp Channel Republika
