REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Harryadin Mahardika, menyebut karakteristik perusahaan perintis kategori aplikasi jasa transportasi daring seperti sulit disentuh. Terutama oleh kebijakan pemerintah. Menurut Harryadin, untuk menciptakan regulasi, dibutuhkan satu komando, tidak cukup hanya oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Harus ada komando, tidak cukup Kemenhub. Komando masih nggak jelas. Luhut? Tapi begini, Luhut suka berganti-ganti peran, perlu seseorang seperti Sri Mulyani, dia tahu benar bidangnya, dan kredibilitasnya juga," jelas Harryadin dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (25/3).

Harryadin menambahkan, masyarakat juga perlu dibangunkan kesadaran bahwa saat ini perusahaan perintis yang belum memikirkan revenue atau keuntungan, suatu saat akan menyentuh titik tersebut. Yang mana juga bisa berdampak pada kenaikan tarif jasa kendaraan daring.

Kapuskom Publik Kemenhub JA Barata mengatakan, perusahaan jasa transportasi harus jelas, bukan hanya berstatus perusahaan aplikasi. Ia mengatakan, perusahaan harus didaftarkan sebagai badan hukum. Menurutnya, sampai saat ini, Kemenhub belum mendapat data secara utuh berapa jumlah keseluruhan transportasi yang terintegrasi dengan aplikasi.

Kemenhub memerlukan data itu untuk penyesuaian pengawasan, supaya menjadikan persaingan industri lebih sehat. Sehingga di antara pemain transportasi daring pun tidak kerap banting harga.

"Kalau media-media massa sudah mengadaptasi internet, belanja pakai internet dan lain-lain, kalau soal transportasi berbasis internet ini agak berbeda," ujarnya.

Menurut Barata, kunci transportasi umum, yaitu murah, mudah dan nyaman. Tak menutup kemungkinan pula nantinya, kata Barata, seluruh angkutan umum seperti angkot dilengkapi AC. Belum lagi nanti ada MRT maupun LRT.

Ikuti Whatsapp Channel Republika