REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan masih ada 7,3 persen penduduk di Kalimantan Utara yang masih belum mendapatkan akses air bersih. Tiga kabupaten seperti kabupaten Nunukan, Malinau, dan Tanah Tidung di Kalimantan Utara pun tercatat memiliki angka tinggi di mana penduduknya sulit untuk mengakses air bersih.
Jokowi pun meminta pemerintah daerah setempat untuk lebih memperhatikan kondisi akses air bersih tersebut. "Dan terkait air bersih data yang saya terima menunjukan ada 7,3 persen penduduk di Kalimantan Utara belum mempunyai akses terhadap air bersih. Dimana ada tiga kabupaten yang angkanya masih sangat tinggi, Nunukan, Malinau, dan Tanah Tidung dan ini saya minta juga agar diperhatikan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas Evaluasi Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/3).
Tak hanya itu, Presiden juga menginstruksikan agar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan segera dilaksanakan. Sehingga masyarakat di Kalimantan Utara, terutama yang memiliki industri rumah tangga bisa mendapatkan akses listrik yang cukup. "Untuk percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kalimantan Utara, perlu didorong konektivitas infrastruktur air bersih dan ketenagalistrikan," kata dia.
Percepatan pembangunan infrastruktur lainnya seperti revitalisasi Bandara Juwata di Tarakan serta revitalisasi Bandara Sebatik pun diminta untuk segera diselesaikan. Jokowi menyampaikan masih terdapat berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh pemda Kalimantan Utara.
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara pada posisi 3,75 persen. Sebanyak 24,65 persen perekonomian Kalimantan Utara disumbang oleh sektor pertambangan, yang kemudian diikuti oleh sektor pertanian yang menyumbang 18,09 persen. "Namun demikian, lesunya harga komoditas hasil tambang, sektor pertanian ternyata menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi, lebih tinggi dibandingkan sektor konstruksi dan sektor perdagangan," ujarnya.
Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah memanfaatkan momentum ini untuk menata kembali sektor-sektor unggulan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan industri-industri pengolahan hasil tambang, serta mengaitkan pengembangan sektor pertanian, dan perkebunan dengan sektor industri pengolahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika