REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Keluarga Harapan (PKH) nontunai yang disalurkan Kementerian Sosial kini menjangkau wilayah perbatasan RI-Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat. Sebanyak 16.957 keluarga menjadi penerima Bansos dengan memanfaatkan teknologi perbankan. Total Bansos nontunai yang disalurkan mencapai Rp 32 miliar.
Penyerahan Bansos secara simbolis dilakukan Presiden Joko Widodo dihadapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3). "Hati-hati, uang ini bukan untuk beli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan nanti dicabut," kata Jokowi dikutip dalam siaran pers Humas Kemensos.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, ada delapan kecamatan di wilayah perbatasan RI-Malaysia yang menjadi lokasi pencairan dalam kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Barat ini. Yaitu, tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dua kecamatan di Sambas, dan tiga kecamatan di Mempawah.
Dari 172 kecamatan di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi lokasi sasaran PKH, sudah 24 kecamatan yang telah mengintegrasikan penyaluran Bansos secara nontunai. Secara keseluruhan nilai total bansos yang disalurkan untuk Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp 464,9 miliar, terdiri dari bansos PKH, beras sejahtera, bansos lanjut usia, Bansos disabilitas, dan hibah dalam negeri.
"Ini bagian dari upaya pemerataan jangkauan Bansos nontunai sesuai strategi nasional keuangan inklusif. Jadi, tidak hanya di wilayah perkotaan, namun hingga wilayah perbatasan," kata Khofifah.
Khusus untuk PKH, lanjut Khofifah, baik KPM maupun dana yang digelontorkan untuk Kalimantan Barat meningkat tajam dari tahun 2016. Bila sebelumnya total bantuan PKH hanya Rp 97,9 miliar dengan jangkauan sebanyak 46.478 KPM, maka di tahun 2017 jumlahnya meningkat menjadi Rp 156,6 miliar dan menjangkau lebih dari 82.897 KPM.
"Harapannya semakin luas jangkauan penerima Bansos, maka semakin mempercepat pula upaya penurunan kemiskinan di Indonesia," imbuh Khofifah.
Khofifah meminta pemerintah daerah lebih agresif dalam melakukan penyisiran guna mengetahui keberadaan warga yang berhak menerima perlindungan sosial berupa bantuan sosial. "Diperlukan respons cepat pemerintah daerah manakala didapati ada warganya yang berada di bawah garis kemiskinan namun terlewat dalam penyaluran program Bansos pemerintah," katanya.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Harry Hikmat mengatakan, Bansos nontunai bisa terealisasi dengan baik hingga di wilayah perbatasan yang masih sangat terbatas infrastrukturnya berkat kerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara). "Khusus wilayah perbatasan kami (Kemensos) bekerja sama dengan BRI dengan memanfaatkan fasilitas Teras Keliling BRI, " katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika