REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi NTB menaruh prioritas lebih pada rencana pembangunan global hub Bandar Kayangan di Lombok Utara untuk tahun ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB Lalu Gita Ariyadi mengatakan rencana ini terus digodok pemerintah daerah dengan membuka peluang kerja sama kepada para investor.
Ia mengaku hingga saat ini memang belum ada dokumen perencanaan resmi terkait dengan pembangunan kawasan tersebut. "Ide global hub berawal dari Pak Presiden yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar dia di kantornya, Mataram, NTB, Jumat (16/3).
Pemprov NTB mencoba meneruskan gagasan dengan pembangunan Global Hub Bandar Kayangan. Menurutnya, kawasan di Bandar Kayangan memiliki letak yang sangat strategis mengingat posisinya yang berada di Selat Lombok.
Ia menilai, kehadiran Global Hub juga menjadi terobosan baru dalam menyiasati kepadatan yang ada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang merupakan jalur pelayaran internasional yang banyak dilintasi kapal asing mulai dari Selat Makassar, hingga Laut Sulawesi.
Selat Lombok memiliki keunggulan lokasi strategis yang menjadi jalur perdagangan dunia dengan sisi barat ke arah Jepang, dan sisi selatan dengan Australia.
Gita memaparkan kawasan seluas 6.000 hektare ini juga berpotensi sebagai pusat utama untuk menekan tinghinya biaya distribusi di wilayah Indonesia timur. Menurutnya, dalam pertemuan dengan investor di Jakarta beberapa waktu lalu, Anggota Komisi VII DPR dari Dapil NTB Kurtubi mendukung penuh pembangunan kawasan Global Hub yang menurutnya bisa berkontribusi pada tingginya biaya distribusi.
Menurut Kurtubi, ia katakan, pembangunan kilang minyak juga sebaiknya di kawasan ini ketimbang di wilayah Kalimantan. Dengan begitu, akan mengefisienkan sisi biaya bagi distribusi kebutuhan BBM nasional di wilayah Indonesia Timur. "Rencana potensi investasi di kawasan yang akan menjadi 'Singapura baru' ini sekitar Rp 150 triliun sampai Rp 200 triliun," ucap Gita.
Mengenai bentuk pembangunan apakah akan menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK), ia katakan, masih sedang dalam proses pembahasan. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi untuk mempercepat proses perencanaan tersebut guna ditawarkan kepada investor. Pemprov NTB saat ini sedang memperjuangkan ide besar ini agar masuk dalam dokumen perencanaan.
"Kalau kata Pak Jokowi bisa saja melalui KEK tapi tunjukan dulu ada tidak investornya," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika