REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Kepala Bidang Angkutan Umum, Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufiq Muhammad mengungkpakan hingga saat ini Pemerintah Kota Solo masih mencari formulasi aturan terkait operasi ojek daring (online).

"Kami ingin koordinasi dengan kepolisian juga tentang pasal apa yang bisa dikenakan untuk penindakan terhadap gojek ini. Sebab itu kan sepeda motor," tutur Taufik usai menggelar pertemuan dengan sejumlah perwakilan masa dari sopir taksi, ojek pangkalan dan becak yang berunjuk rasa menolak keberadaan ojek daring di Solo pada Rabu (15/3).

Taufik mengegaskan Pemkot Solo menolak keberadaan ojek daring di Solo. Selain karena tidak termasuk pada transportasi atau angkutan umum, keberadaan ojek online juga menimbulkan keresahan bagi jasa transportasi umum lainnya. "Kami minta waktu dulu, nanti seperti apa formulasinya kami rumuskan," tuturnya.

Unjuk rasa yang berlangsung di halaman Balai Kota Solo Rabu sempat diwarnai kerusuhan, setelah pengemudi ojek daring melakukan konvoi di Jalan Jendral Sudirman. Melihat konvoi ojek daring, masa yang sedang berunjuk rasa pun langsung  berhamburan ke jalan.

Bentrok pun terjadi, seorang pengemudi ojek daring yang tertinggal konvoi, menjadi bulan-bulanan sopir taksi. Melihat rekannya dipukuli, puluhan pengemudi ojek daring lainnya berusaha membantu. Namun polisi yang berpatroli berhasil menghalau pengemudi ojek daring.

Wakapolresta Solo, AKBP Andi Rifa'i mengungkapkan polisi akan segera memediasi kedua belah pihak antara pengemudi ojek daring dengan sopir taksi yang terlibat bentrok. Dia juga meminta setiap agar semua pihak menahan diri dan menghindari terjadinya konflik lanjutan. Untuk itu, polisi pun telah dikerahkan untuk melakukan patroli mencegah terjadinya bentrok susulan.

"Besok kita adakan pertemuan, untuk selesaikan permasalahan ini. Jangan sampai mengganggu kamtibmas. Kami sudah melakukan pendekatan kepada ketua-ketuanya, kami berharap bisa disampaikan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika