REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Provinsi Jabar hingga saat ini dinilai belum terbebas dari pengangguran. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat (Jabar), Ferry Sofwan Arif, mengakui, angka pengangguran Jabar masih tinggi.
Selain itu, pemerintah juga memiliki pekerjaan rumah untuk segera merevitalisasi balai latihan kerja (BLK) di tingkat kabupaten/kota.
"Angka pengangguran terbuka masih cukup besar. Ini mendesak untuk diselesaikan," ujar Ferry pada acara Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Disnakertrans, Selasa (14/3).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, per Agustus 2016 jumlah pengangguran terbuka (TPT) Jabar tercatat sebanyak 1.873.861 orang. Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah TPT Jabar meningkat sebanyak 78.987 orang, dari 1.794.874 orang pada Agustus 2015.
Selain tingginya angka TPT, menurut Ferry, persoalan lain yang dihadapi Jabar adalah masih tingginya ketimpangan antara permintaan dan pasokan tenaga kerja. Ketidakselarasan terjadi mulai dari tingkat pendidikan hingga keterampilan kerja.
"Kesempatan kerja di Jabar sebetulnya terus meningkat setiap tahun," katanya.
Berdasarkan proyeksi rencana tenaga kerja Provinsi Jabar, kata dia, pada 2018 diperkirakan akan ada 21.281.914 kesempatan kerja yang tercipta. Jumlah tersebut meningkat 2,25 persen dibandingkan 2017.
"Jika kita melihat potret angkatan kerja Jabar, terjadi ketidakselarasan antara keterampilan yang dibutuhkan penyedia kerja dengan keterampilan yang dimiliki pencari kerja," katanya.
Berdasarkan data BPS Agustus 2016, kata dia, sebanyak 41,52 persen angkatan kerja di Jabar berpendidikan SD ke bawah. Ia menilai, tingginya TPT salah satunya terjadi karena rendahnya kualitas angkatan kerja. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan persoalan tersebut, diperlukan indentifikasi mendalam tentang kesiapan TPT dalam memasuki dunia kerja.
Saat ini, kata dia, Jabar hanya memiliki satu BLK yang berlokasi di Bekasi. Sementara itu, dari 15 BLK kabupaten/kota yang ada, hanya 10 yang aktif. Sebanyak lima di antaranya dalam kondisi tidak aktif dan harus direvitalisasi.
"Kami akan segera melakukan revitalisasi BLK kabupaten/kota dan menyiapkan pelatihan berbasis kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dunia usaha," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
