REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan semua pihak agar tidak menggunakan ancaman untuk mendulang suara dalam kontestasi Pilkada DKI. Dia berharap Pilkada DKI berlangsung dengan damai tanpa ada cara-cara yang bisa memecah belah masyarakat.
"Ancamannya mulainya dari kapan sih, ancamannya itu mulainya dari beberapa bulan yang lalu ketika warga akan dicabut bantuan sosialnya kalau tidak milih petahana (pejawat)," kata dia di Jakarta, Senin (13/3).
Cagub nomor tiga ini menilai, hal itulah yang membuat warga marah. Dia menyebut, ancaman itu berupa penghapusan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) jika gubernurnya ganti, pasukan oranye atau PPSU yang akan dicabut. Ancaman ini, menurut Anies, memunculkan ancaman balik. "Ancaman-anacaman seperti ini menimbulkan ancaman balik, nah kita jangan mulai dengan mengancam," ujar dia.
Menurutnya, kontestasi DKI akan lebih menarik jika kontestan beradu gagasan dan saling kritik program. Dia mencontohkan, program rumah DP nol rupiah yang digagasnya mendapat banyak kritik dari beberapa pihak. Tapi, Anies mengaku senang jika yang dikritik adalah program atau gagasan. Sebab, hal itu sehat untuk demokrasi di Indonesia.
"Tapi kalau mulainya dengan ancaman, bahaya. Karena itu jangan ada ancaman akan pencabutan KJP, jangan mengancam akan ada perberhentian PPSU, karena ancaman seperti itu maka akan munculkan ancaman balik," katanya.
"Jadi dengan begitu kita akan melihat pilkada ini bukan ajang untuk menakut-nakuti, tapi ajang untuk rakyat mendapatkan pilihan yang lebih baik," kata mantan mendikbud ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
