Senin 13 Mar 2017 08:06 WIB

Situasi Menegang, Turki Minta Dubes Belanda tak Balik Sementara

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Teguh Firmansyah
Pengunjuk rasa membawa bendera Turki di luar Kedutaan Belanda di Ankara, Turki, (12/3), menyusul meningkatnya ketegangan antara Turki-Belanda.
Foto: AP
Pengunjuk rasa membawa bendera Turki di luar Kedutaan Belanda di Ankara, Turki, (12/3), menyusul meningkatnya ketegangan antara Turki-Belanda.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Turki meminta Duta Besar Belanda untuk tidak kembali ke Turki sementara waktu. Penyataan itu dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Luar Negeri Turki menyusul perselisihan terbaru dengan Belasan, pada Sabtu (11/2).

"Duta Besar Belanda yang sedang cuti di luar negeri [perlu] tidak kembali untuk sementara waktu," ujar pernyataan itu, dikutip Anadolu.

Sebuah sumber diplomatik Turki yang berbicara secara anonim, mengatakan misi diplomatik Belanda di Ankara dan Istanbul telah ditutup karena masalah keamanan.

Sebelumnya otoritas Belanda mencegat sebuah kendaraan yang membawa seorang keluarga Menteri Cavusoglu, yaitu Fatma Betul Kaya. Berbicara dalam siaran langsung, Kaya mengatakan dia dicegat ketika hendak memasuki konsulat Turki di Rotterdam.

"Kami berharap Belanda dapat kembali ke nilai-nilai demokrasi sesegera mungkin. Kebebasan berekspresi, kebebasan gerakan, kebebasan berkumpul, semua ini telah ditangguhkan sekarang," kata Kaya.

Polisi Belanda menggunakan kekuatan untuk membubarkan massa yang berkumpul di sekitar lokasi tempat kendaraan Kaya dihentikan. "Ratusan polisi mendirikan barikade di antara kami dan warga negara kami. Tidak ada daya dapat memutus hubungan di antara kami," ungkapnya.

Belanda juga telah membatalkan izin penerbangan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dengan alasan keamanan. Cavusoglu dijadwalkan akan bertemu komunitas Turki di Rotterdam, pada Sabtu (11/3) malam.

Baca juga, Turki Segel Kedutaan Besar Belanda.

Menurut pernyataan dari otoritas Belanda, keputusan itu diambil setelah Cavusoglu memberikan ancaman untuk menjatuhkan sanksi terhadap Belanda. Beberapa menit setelah pembatalan diumumkan, Presiden Recep Tayyip Erdogan memggambarkan keputusan Belanda itu sebagai sisa-sisa dari masa Nazi dan fasis.

"Bagaimana bisa penerbangan diplomatik negara Anda bisa dilakukan, jika Anda tidak memberikan izin bagi Menteri Luar Negeri kami?" ujar Erdogan di Istanbul, Sabtu (11/3).

Beberapa kegiatan sejumlah menteri senior dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) di Jerman juga telah dibatalkan. Berlin juga mengatakan pembatalan tersebut dilakukan dengan alasan keamanan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement