Rabu 08 Mar 2017 17:15 WIB

Ini 10 Keputusan Strategis PKS yang Dihasilkan Rakornas 2017

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Andi Nur Aminah
Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan (kedua kiri)-Sandiaga Uno (kiri) menyalami Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kedua kanan) disaksikan Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid (kanan) saat menghadiri pembukaan Rakornas P
Foto: ANTARA FOTO
Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan (kedua kiri)-Sandiaga Uno (kiri) menyalami Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (kedua kanan) disaksikan Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid (kanan) saat menghadiri pembukaan Rakornas P

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- PKS menyelesaikan agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2017 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Rabu (8/3). Rakornas PKS 2017 menghadirkan 955 peserta dari 34 Provinsi. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, Rakornas PKS 2017 menyepakati beberapa hal strategis di tahun yang dicanangkan sebagai tahun pengokohan. 

Pertama, kata dia, Rakornas mengokohkan visi partai sebagai gerakan dakwah, gerakan politik dan gerakan sosial yang solid, disiplin, dewasa, substantif dan efektif dalam berkhidmat untuk rakyat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, pengokohan dan perluasan struktur partai hingga 100 persen tingkat kecamatan dan 75 persen tingkat kelurahan serta desa. 

"Ketiga, rekrutmen anggota partai sebanyak 2,24 juta anggota baru, dengan 800 ribu di antaranya adalah pemilih pemula," ucap Sohibul, usai penutupan agenda Rakornas PKS 2017, Rabu (8/3). 

Selanjutnya Rakornas mengamanahkan pengokohan Program Pusat Khidmat PKS di 34 Provinsi. Keempat, hasil Rakornas menginstruksikan seluruh kader pejabat publik baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, untuk menjadikan pemberantasan darurat ketimpangan ekonomi dan penegakan hukum sebagai agenda prioritas. 

Soal indikasi kriminalisasi ulama juga menjadi poin hasil Rakornas PKS. Sohibul meminta seluruh kader pejabat publik baik di lembaga eksekutif maupun legislatif untuk secara kuat mengadvokasi indikasi kriminalisasi dan tindakan hukum yang mengganggu rasa keadilan hukum. "Terutama kriminalisasi terhadap kalangan ulama dan cendekia," ujarnya. 

Ketujuh, Sohibul mengatakan, PKS menargetkan pemenangan calon kepala daerah dengan target 60 persen dari kesertaan di Pilkada serentak tahun 2018, baik untuk calon yang didukung maupun diusung PKS. 

Kesiapan PKS menyongsong Pilkada 2019 sudah dimulai sejak dini dengan bentuk pencalegan dini bagi calon anggota legislatif Pemilu tahun 2019. "Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) direncanakan dilakukan serentak saat Milad ke-19 PKS pada bulan April 2017," papar dia. 

Rakornas PKS juga mengokohkan strategi pencapresan PKS berupa penjaringan dari kalangan internal anggota maupun tokoh eksternal. Terakhir, lanjut dia, mengawal dan memenangkan Pasangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta dengan menggerakkan seluruh mesin pemenangan dan jaringan yang dimiliki.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement