REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi menyoroti keberadaan ritel modern di sejumlah wilayah di NTB. "Contoh izin ritel modern ini nyata terdengar di Pulau Lombok dan saya dengar juga di Pulau Sumbawa," ujar dia di Mataram, Rabu (8/3).
Ia melihat di beberapa tempat, penempatan ritel modern justru berada di pusat perdagangan rakyat, di mana sebelumnya masyarakat sekitarlah yang berperan aktif menjadi aktor-aktor utama untuk perkembangan ekonomi di wilayah tersebut.
"Misalnya, ada pemilik warung, ibu-ibu yang ada di pasar, tapi (ritel modern) diletakan di situ," ucap dia.
Ia menilai, alasan pemerintah kabupaten/kota yang memberi perizinan lantaran sudah sesuai prosedur belumlah cukup tanpa mengikutsertakan aspek lainnya, terutama masyarakat sekitar.
Menurutnya, dalam pelaksanaan pembangunan tidak boleh pemerintah daerah justru berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam menciptakan ketimpangan. Tugas pemda, ia katakan, mengatur bagaimana regulasi yang dikeluarkan bisa mengurangi kesenjangan yang ada pada masyarakat.
"Saya sudah sampaikan hal ini kepada bupati/wali kota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota karena perizinan kewenangan ada di kabupaten/kota dan harus memperhatikan betul jangan sampai perizinan itu berkontribusi bagi ketimpangan," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika