REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tahun ini menargetkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa mencapai Rp 578 miliar. Angka ini meningkat dari pemasukan tahun lalu yang hanya Rp 415 miliar.
Menurut Kepala Bidang Penindakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Apep Insan Parid, saat ini di wilayahnya tercatat 550 ribu wajib PBB. Namun, kata dia, data tersebut belum valid. Untuk itu, kata dia, akan dilakukan sensus April mendatang. Nantinya pendataan dilakukan secara menyeluruh ke setiap objek pajak dan bangunan. “Dengan sensus PBB, nanti data bisa valid, by name by address. Berapa jumlah wajib pajak pastinya akan ketahuan,” kata dia di Balai Kota Bandung, Selasa (7/3).
Asep menjelaskan, sensus ini penting agar data menjadi lebih valid. Ia mencontohkan, saat ini masih banyak sertifikat tanah yang masih menggunakan identitas pemilik lama, padahal sudah berganti kepemilikan. Kasus ini membuat wajib pajak bangunannya pun masih nama lama. Sehingga, berpotensi terjadi dobel Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). “Minimal jumlah SPPT target datanya mendekati benar,” ujar dia.
Dalam sensus nanti, menurut Apep, akan dibenahi juga mengenai data luas tanah dan bangunan agar lebih akurat. Sebab, kata dia, tidak menutup kemungkinan masih ada tanah yang sertifikatnya masih satu blok. Padahal, tanah sudah dipisah-pisah. “Targetnya sensus PBB ini akan selesai dalam tiga bulan, tapi cepat atau lambatnya bergantung dari hasil rekrutmen petugas sensusnya,” kata dia.
Ada sekitar 9.00o ribu RT di wilayah Kota Bandung. Rencananya satu petugas sensus menangani dua RT. Jadi, dibutuhkan sekitar 3.000 sampai 4.000 petugas sensus. Apep mengatakan, perekrutan petugas sensus ini nanti akan diumumkan. Alokasi anggaran untuk kegiatan sensus ini sekitar Rp 38 miliar. Sebagian besar anggaran digunakan untuk membayar honor petugas sensus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
