REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau menyebutkan bahwa saat ini di daerah itu terdapat enam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang pembangunannya membutuhkan sinergi dan strategi dari semua pemangku kebijakan terkait.
"Untuk mengembangkan destinasi wisata Riau, diperlukan sinergi dan strategi yang meliputi tiga unsur utama yaitu aksesibilitas, fasilitas, dan daya tarik," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Selasa (7/3).
Ia mengatakan bahwa pembangunan pariwisata harus memiliki objek wisata yang mampu menarik wisatawan, baik dalam sisi keindahan alam, iklim dan cuaca, kebudayaan, sejarah maupun sifat kesukuan.
Kemudian, lanjutnya, fasilitas harus cenderung berorientasi kepada kebutuhan wisatawan dan juga harus cocok dengan kemampuan membayar dari wisatawan yang mengunjungi tempat wisata.
Selanjutnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat menentukan terciptanya suasana yang nyaman bagi wisatawan.
Ia mengatakan, pembangunan lintas sektor ini harus melibatkan berbagai pemangku kebijakan, pemerintah, swasta, dan tentu saja masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. "Untuk itu konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat harus kita kedepankan," ujarnya.
Ia memaparkan enam KPPN yang ada di Riau saat ini yaitu KPPN Muara Takus, KPPN Pekanbaru Kota, KPPN Pulau Jemur, KPPN Bono, KPPN Siak Sri Indra Pura, KPPN Bukit 30 dan 1 KSPN atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yaitu Pulau Rupat.
"Saat ini aksesibilitas, fasilitas, dan daya tarik masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita dalam mengembangkan Pariwisata di Provinsi Riau," sebutnya.
Ia menyampaikan bahwa pengembangan sektor pariwisata ini sangat potensial untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempunyai efek yang tinggi terhadap peningkatan pada pendapatan nasional atau memiliki "multiplier effect' yang sangat besar.
Selain itu, pariwisata merupakan sektor yang sangat cepat dan sangat tinggi dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. "Indonesia membutuhkan 2,5 juta pekerja bidang pariwisata dalam lima tahun mendatang. Untuk itu kepada SKPD terkait agar serius dalam mempersiapkan sumber daya manusia bidang pariwisata, terutama tenaga kerja profesional," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika