REPUBLIKA.CO.ID, PANGANDARAN -- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Pangandaran belum bisa maksimal menyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Berdasarkan pendataan terakhir, Disdik hanya mampu menyelenggarakan UNBK tingkat SMP di delapan sekolah dengan cara menumpang.
Kadisdik Kabupaten Pangandaran mengakui pihaknya belum bisa mengadakan UNBK secara mandiri. Sebab, pengadaan sarana dan prasarana UNBK terkendala anggaran yang belum diprioritaskan.
Beruntung, kata dia, sekolah lain bersedia meminjamkan sarana komputernya demi terselenggaranya UNBK di delapan SMP percontohan. Ia menyebut kedelapan SMP yang mampu menyelenggarakan UNBK itu baru sekitar tujuh persen saja dari total 48 SMP di Pangandaran.
"Komputer pinjam dari sekolah-sekolah yang ada disini karena kami tidak ada. Padahal seharusnya tahun kemarin sudah dianggaran tapi dengan kerja sama antar sekolah dukung coba delapan SMP UNBK numpang, yang lain (SMP lain) ujian biasa secara tertulis," katanya pada Republika.co.id, Senin (6/3).
Mengenai penganggaran UNBK, ia menyebut sudah mengajukannya dalam APBD perubahan tahun ini. Bupati Pangandaran menurutnya berjanji memaksimalkan penyelenggaraan UNBK tahun depan. Targetnya, 2019 semua SMP mampu menyelenggaraka UNBK.
"Bupati dalam Musrembang bilang pada 2018 itu kalau sekarang cuma delapan maka tahun depan 50 persen. Nanti 2019 semuanya, karena untuk pengadaan UNBK sangat multi faktor disamping komputer, listriknya juga apakah cukup atau tidak," ujarnya.
Ia mengakui pasokan listrik dikhawatirkan menjadi kendala penyelenggaran UNBK. Sebab, wilayah Pangandaran yang berbentuk pedesaan masih banyak pohon menjulang di sekitar kabel listrik.
"Seperti SMK coba UNBK, Bupati sebar surat edaran ke PLN untuk tidak boleh ada pemadaman saat ujian. Kecuali ada kehendak lain misal pernah kejadian tiba-tiba ada angin besar rusak pohon roboh kena kabel ganggu ujian dua jam soalnya di perkampungan masih banyak pepohonan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika