REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, negara harus maju dan mampu agar mendapatkan perhatian serta sorotan dunia. Memajukan bangsa dapat dilakukan dari berbagai bidang mulai dari bidang politik dan ekonomi.
Jusuf Kalla menyontohkan, masyarakat Indonesia pekan lalu antusias menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz. Hampir setiap hari berita di televisi menyorot mengenai perlengkapan yang dibawa oleh Raja Salman ke Indonesia, mulai dari mobil sampai dengan tangga pesawat yang menggunakan elevator. Antusiasme dan kehebohan masyarakat Indonesia ini juga menjalar ke negara-negara Timur Tengah.
"Dia (Arab Saudi) bisa wah karena kaya dan mampu, sering saya katakan hanya dua negara yang diperhatikan, pertama kalau negara itu kaya dan kedua kalau negara itu miskin," ujar Jusuf Kalla dalam pidatonya di pembukaan Rakernas Institut Lembang 9 (IL9) di Jakarta, Senin (6/3).
Jusuf Kalla menambahkan, jika sebuah negara kaya, maju dan mampu maka akan mendapatkan perhatian dunia. Misalnya saja apabila kepala negara Cina dan Jepang melakukan kunjungan ke negara lain maka akan mendapatkan sorotan serta berita besar di dunia. Bahkan, kini India juga sudah mulai menjadi sorotan dunia. Tak hanya itu, negara-negara yang tidak kaya namun kontroversial juga ikut menjadi sorotan dunia misalnya saja Korea Utara.
"Kita (Indonesia) tidak kaya, tidak nakal (kontroversial) juga, jadi kemana-mana tidak jadi berita. Saya kemana-mana cuma berita kecil di koran," kata Jusuf Kalla.
Dia mengatakan, apabila Indonesia ingin maju dan dikenal dunia, maka harus mulai bergerak melakukan investasi ke luar. Jusuf Kalla menyontohkan, ketika Arab Saudi datang ke Indonesia yang selalu dipikirkan adalah berapa investasi yang akan ditanamkan. Sementara, investasi Indonesia ke Arab Saudi tidak pernah disinggung. Padahal, setiap tahun 1,2 juta orang Indonesia datang ke Arab Saudi untuk beribadah haji dan umrah. Oleh karena itu, Jusuf Kalla menegaskan bahwa untuk memajukan bangsa tidak hanya menjadi tugas pemerintah namun juga masyarakat dan dunia usaha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika