REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bertekad membangun infrastruktur energi di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menciptakan keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pembangunan tersebut mencakup baik sektor migas, ketenagalistrikan, maupun energi baru terbarukan (EBT).
"Kebijakan dan program infrastruktur energi menjadi fokus pembangunan dan pemerataan di timur Indonesia agar harga terjangkau," katanya, dalam keterangan pers, Senin (6/3).
Menurut dia, untuk sektor migas, program BBM Satu Harga mencakup 33 kabupaten di Papua dan Papua Barat melalui pembangunan agen penyalur minyak dan solar (APMS) hingga 2019. "Saat ini, telah beroperasi di tujuh kabupaten, sehingga harga BBM-nya sama dengan Pulau Jawa," katanya.
Selain kebijakan BBM Satu Harga, pemerintah juga membangun infrastruktur jaringan gas kota dengan rencana pada 2018 tersedia di dua lokasi dengan 11.500 sambungan rumah tangga. Jonan melanjutkan, untuk ketenagalistrikan, pemerintah berencana membangun pembangkit 514 MW yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2019.
"Selain itu, program listrik pedesaan juga dilanjutkan hingga menjangkau 186 ribu pelanggan sampai 2019," katanya.
Pemerintah, tambahnya, juga akan mendistribusikan paket lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) ke Papua dan Papua Barat yang masing-masing rumah mendapat empat paket. "LTSHE adalah program terobosan untuk pemenuhan akses listrik yang berkeadilan," katanya.
Untuk EBT, selama 2012-2017 telah dibangun antara lain 54 unit pembangkit EBT dan 390 unit penerangan jalan umum mengunakan energi surya. Jonan juga mengatakan, pihaknya berpedoman 60-70 persen anggaran harus kembali ke rakyat dalam bentuk program yang bermanfaat langsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika