REPUBLIKA.CO.ID, BOJONEGORO -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebutkan baru 200 kabupaten yang menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) nontunai. Ini karena di daerah lainnya masih proses pemetaan dan mencari jaringan internet untuk penyalurannya.
"Memang baru ada 200 kabupaten yang bisa menerima bantuan PKH nontunai termasuk Bojonegoro yang sudah bisa dicairkan hari ini," kata Mensos di Bojonegoro, Jawa Timur, Ahad (5/3).
Ia juga mengatakan belum semua kecamatan bisa menerima bantuan sosial PKH nontunai karena terkait keagenan BNI dan jaringan internet. "Meski demikian saat ini bank BNI berusaha melakukan pemetaan keagenan juga mencari akses jaringan internet untuk bisa menyalurkan bantuan PKH nontunai," katanya menjelaskan.
Pada kesempatan itu, ia yang didampingi Bupati Bojonegoro Suyoto menyerahkan secara simbolis bantuan PKH "nontunai" kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, ia juga menyaksikan salah seorang warga mengambil uang melalui ATM yang disedikan dalam acara itu.
Bantuan yang diserahkan senilai Rp255,8 miliar, dengan rincian PKH Rp59 miliar untuk 31.269 keluarga.
PKH nontunai Rp30 miliar kepada 15.884 keluarga, beras sejahtera (Rastra) Rp166 miliar untuk 121.462 keluarga, bantuan bahan bangunan rumah (BBR) Rp 50 juta untuk 4 keluarga.
Selain itu bansos disabilitas Rp30 juta untuk 10 jiwa,bantuan hibah dalam negeri Rp76 juta untuk 370 keluarga. Kepada warga penerima bantuan PKH nontunai, ia meminta dalam mengambil uang melalui ATM tidak langsung dihabis, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan.
"Kalau kebutuhannya hanya Rp 300 ribu, ya jangan mengambil lebih dari itu," ucapnya menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
