REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN -- Wakil Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Faridil Murad mengharapkan daerahnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, khususnya berbagai infrastruktur perbatasan. "Kita akan dorong terus pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Nunukan," kata dia di Nunukan, Senin (27/2).
Ia menegaskan, Kabupaten Nunukan yang mengalami defisit anggaran, maka peran serta pemerintah sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah perbatasan pada berbagai sektor. Hal tersebut akan dilakukannya dengan safari pada sejumlah kementerian dan lembaga negara yang akan dilaksanakan 27 Februari 2017 sampai 2 Maret 2017.
Sebelum melakukan safari kementerian dan lembaga tersebut, Faridil Murad akan menghadiri penandatanganan MoU pelaksanaan wajib kerja dokter spesialis antara Kementerian Kesehatan dengan Bupati/Walikota di Hotel Bidakara, Jakarta. Penandatanganan MoU itu rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani.
Pada 1-2 Maret 2017, Wabup Nunukan ini akan mengunjungi kementerian, di antaranya Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan. Langkah yang dilakukannya ini berkaitan dengan upaya memaksimalkan anggaran dari APBN untuk pembangunan perbatasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika