REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB dalam hal Kekerasan Terhadap Anak, Marta Santos Pais di Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini, utusan khusus dari PBB tersebut memberikan apresiasinya terhadap program-program yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan anak, termasuk upaya mengatasi kekerasan terhadap anak.
"Beliau apresiasi program-program Indonesia yang berkaitan dengan masalah itu dan beliau harap, Bu Martha harap agar Indonesia bisa menjadi semacam model bagi negara lain di dalam hal bagaimana mengatasi dan mencegah bagaimana terjadinya kekerasan terhadap anak itu," jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/2).
Ia menjelaskan, di sektor pendidikan, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan menteri yang diberlakukan di sekolah untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Muhadjir juga menyampaikan, program wajib belajar selama 12 tahun di Indonesia dapat mencegah terjadinya pernikahan dini pada perempuan.
"Dengan itu maka otomatis kalau itu bisa diselenggarakan secara baik, strategi itu secara tidak langsung bisa mengantisipasi kawin dini, karena paling tidak orang yang tamat SLTA SMK itu kan umurnya 18 tahun, jadinya nunggu lamaran jadi 1-2 tahun, jadi umur 20 tahun sudah bisa nikah," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai kartu layanan dan bantuan kepada anak-anak, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dapat memberikan jaminan terhadap anak-anak Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas.
"Salah satu jaminan bahwa anak-anak itu akan menyelesaikan pendidikan sampai 12 tahun itu adalah ada program KIP tiap anak yang memegang KIP untuk orang miskin itu dia akan bisa sampai selesai SMA atau SMK karena dapat bantuan dari pemerintah," ucap Muhadjir.
Sementara itu, Marta Santos Pais, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB dalam hal Kekerasan Terhadap Anak, menyebut program kartu pintar yang dikeluarkan pemerintah merupakan program yang penting untuk memberikan perlindungan sosial bagi anak-anak Indonesia.
Kartu-kartu perlindungan sosial tersebut, kata dia, dapat membantu keluarga dengan tingkat resiko sosial yang lebih tinggi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
"Kartu-kartu pintar itu sangat penting untuk memberikan perlindungan sosial," kata dia.
Marta pun berharap, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini dapat diikuti dan ditiru oleh negara lainnya. "Kami yakin model ini perlu diikuti dan ditiru negara lainnya di dunia," ucap Marta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika