REPUBLIKA.CO.ID, Rencana kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin AbdulazizAl Saud ke Indonesia pada 1 Maret 2017 sudah menjadi perhatian rakyat Indonesia. Tidak hanya perlengkapannya yang sudah membuat gempar bandara Halim Perdanakusuma dan bandara Ngurai Rai, namun jumlah rombongan super besar mencapai 1.500 orang menyiratkan pentingnya kunjungan tersebut. Tidak hanya itu, kunjungan Raja Salman disertai dengan 10 menteri strategis dan 25 pangeran adalah indikasi keseriusan pemerintah Arab Saudi.
Sebetulnya, kepentingan Saudi Arabia di Indonesia secara ekonomi tidak bernilai bagi Saudi. Selama ini, ikatan emosional terjadi karena Indonesia mayoritas dihuni pemeluk Islam, mayoritas jumlah jamaah haji dan umrah setiap tahun dan karena ada TKI. Kuota haji normal sebelum dipangkas adalah 211 ribu jamaah haji per tahun sementara jumlah jamaah umrah asal Indonesia bahkan tiga kali lipat jumlah jamaah haji.
Kenangan ketika masih menjadi penghasil minyak juga sudah tiada. Menjadi anggota organisasi OPEC sudah dilepaskan Indonesia sejak 2008 yang berlaku efektif sejak 2009. Pada 2016, Indonesia kembali masuk menjadi anggota dan pada tahun yang sama menyatakan temporary suspend karena perintah untuk mengurangi 5 persen produksi. Pada saat ini Saudi adalah pemimpin produksi minyak dalam OPEC terbesar dengan kapasitas 12,5 juta barel per hari.
Keterlibatan Saudi Arabia di Indonesia mulai terbuka sejak tahun 2016 ketika salah satu BUMN-nya Saudi Aramco menjadi peserta tender proyek upgrading kilang minyak yang dilakukan Pertamina. Dalam proyek upgrading enam kilang minyak bernilai USD 25 miliar itu, Saudi Aramco memenangkan proyek kilang Cilacap dengan nilai kontrak USD 5 miliar (Rp 68 triliun).
Setelah pada 23 Mei 2016 ditanda-tangani basic engineering dengan Pertamina dengan Saudi Aramco, maka pada 26 November 2015 proyek dimulai secara definitif. Jadwal pertama adalah menyelesaikan terms upgrading refinery development master plan (RDMP) pada awal 2017. Berikutnya adalah studi basic engineering design (BED) dan kemudian pada tahun 2018 menyelesaikan front-end engineering design (FEED). Konsruksi fisik dimulai paling lambat pada 2019 dengan harapan pada 2021 sudah produksi.
Saat proyek dengan Saudi Aramco selesai, maka kapasitas kilang Cilacap ditargetkan menjadi 400 ribu bpd dari 348 ribu bph saat ini. Pembagian sahamnya 55 persen Pertamina dan 45 persen Saudi Aramco. Di kilang Cilacap ini BBM yang dihasilkan adalah standar euro 5 atau menjadi kilang paling modern di Asia Tenggara.
Utang
Pada saat selesainya proyek RDMP Cilacap, maka total utang USD 5 miliar dari Saudi Aramco akan sempurna terjadi. Babak baru dunia perhutangan negara akan dimulai dan tidak tertutup kemungkinan industri dan korporasi Indonesia juga akan berhutang dari negara petro dollar tersebut.
Pada saat ini total akumulasi utang Indonesia sudah mencapai Rp 3.466,9 triliun (USD 258,04 milliar) atau telah mencapai 27,5 persen dibanding PDB. Tren kenaikan utang sudah menyalakan lampu kuning karena selalu bergerak naik. Jika pada tahun 2012 rasio utang terhadap PDB masih 23 persen, maka berangsur naik pada tahun 2013 (24,9 persen), 2014 (24,7 persen), 2015 (27,4 persen) dan menjadi 27,5 persen pada tahun 2016.
Memang masih jauh dari ambang batas yang ditentukan dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara yaitu maksimal 60 persen PDB, betapapun tren kenaikannya sangat menakutkan. Ironisnya, Saudi yang memiliki keterikatan emosional justru tidak pernah ada dalam list pemberi utang terbesar.
Harapannya, dengan kedatangan Raja Salman, maka utang yang diberikan Saudi tidak berhenti pada proyek RDMP Cilacap. Dalam kurun waktu 2016-2021 Saudi juga memberikan kontribusi dalam bentuk penyertaan modal sampai dengan total Rp 335 triliun. Jika demikian yang terjadi, maka komposisi utang dari Saudi Arabia mencapai 9,66 persen atau negara terbesar pemberi utang Indonesia.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR, 2016), ada 10 negara pemasok utang terbesar dalam skema bilateral yang akumulasinya Rp 347,18 triliun, dan Saudi Arabia tidak ada dalam list tersebut. Negara tersebut adalah (1) Jepang dengan pinjaman Rp 224,62 triliun, (2) Prancis Rp 26 triliun, (3) Jerman Rp 22,08 triliun, (4) Korea Selatan Rp 19,88 triliun, dan (5) China Rp 12,36 triliun. Berikutnya adalah (6) Amerika Serikat Rp 10,99 triliun, (7) Australia Rp 7,76 triliun, (8) Spanyol Rp 3,89 triliun, (9) Rusia Rp 3,63 triliun, dan (10) Inggris Rp 3,53 triliun.
Kendati ditambah dengan pinjaman multilateral dari lembaga keuangan internasional, pun lembaga keuangan Saudi Arabia tidak tampak ada. Pemberi utang terbesar dalam skema ini adalah Bank Dunia dengan Rp 225,93 triliun disusul Asian Development Bank (ADB) Rp 120,25 triliun. Bahkan pemberi utang dalam kategori dari bank komersial, bank-bank komersial asal Saudi juga enggan dalam list pemberi utang bagi Indonesia. Bank komersial asal AS tercatat terbesar memberikan utang mencapai Rp 9,86 triliun disusul bank komersial asal Singapura dengan Rp 8,28 triliun.
Jika Saudi yang menjadi pemberi utang, maka revolusi teori hutang akan menjadi bahasan menarik di Indonesia. Dalam sejarahnya, Saudi tidak pernah memaksakan mata uangnya riyal untuk dasar perhitungan, dan bahkan proyek-proyek Saudi di Indonesia dikerjakan bukan oleh orang-orang Saudi. Di samping memberi utang tanpa bunga, dan nyaris bebas resiko, maka bekerja sama dengan pemerintah Saudi Arabia tentu karunia maha besar.
Yang terpenting dari kedatangan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dengan rombongan besarnya adalah menjaga momentum yang sangat berharga. Apalagi kunjungan terakhir kala itu oleh Raja Faisal bin Abdulaziz Al Saud dilakukan pada 1970. Memerlukan 4 dekade agar Raja Arab Saudi bersedia berkunjung, padahal bangsa Indonesia setiap saat berkunjung ke Arab Saudi. Bahkan Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi yang ditulis di papan petunjuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika