REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mengungkapkan bahwa air bawah tanah di wilayah kota itu sudah dalam kondisi kritis. Hal ini disebabkan berkurangnya kawasan hutan, dan pencemaran.
"Hasil penelitian dari Jawa Barat tahun 2016 lalu, Kota Bogor masuk kategori kritis air bawah tanah. Jika ini tidak cegah, bayangkan dampaknya lima tahun lagi seperti apa, kita akan kesulitan mendapatkan air," kata
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Aulia Guntang pada Senin, 27/2).
Pemerintah Kota Bogor, menurut dia, berupaya mencegah terjadinya krisis air bawah tanah dengan membatasi penggunaannya dan meningkatkan sosialisasi untuk menggalakkan penanaman pohon serta pembuatan biopori.
"Kalau semua RT di Kota Bogor punya lubang biopori, tidak akan banjir, dan air tanah akan terjaga," katanya.
Ia menjelaskan bahwa biopori tidak hanya berfungsi untuk menangkap air hujan, tetapi juga mengurangi pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir sampah. Kalau setiap wilayah Rukun Tetangga memiliki satu lubang biopori, ia melanjutkan, maka pembuangan sampah organik ke Tempat Pembuangan Akhir Galuga bisa berkurang 25 persen.
Aulia menambahkan bahwa 75 persen sampah rumah tangga adalah sampah organik, yang bila dikelola dengan baik maka kondisi lingkungan dan air bawah tanah bisa terjaga baik. Selain mengintensifkan sosialisasi ke masyarakat, Pemerintah Kota Bogor mewajibkan perusahaan berkomitmen menjaga lingkungan.
"Kami akan mengintensifkan pengawasan kepada pihak swasta yang berinvestasi di Kota Bogor, memastikan komitmen mereka untuk pengelolaan lingkungan, benar dipenuhi atau tidak, jika tidak akan diberikan peringatan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika