REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa sebagai badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa menggelar diskusi bertema "Ahok atau Anies?". Diskusi ini diharapkan dapat membantu kalangan PKB dalam menentukan pilihan pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
"Kita sengaja menggelar diskusi dengan tema 'Ahok atau Anies?' untuk memberi masukan bagi PKB dalam menentukan pilihan," kata Ketua Umum Garda Bangsa Cucun A Syamsurijal di kantor DKN Garda Bangsa di Jakarta, Jumat.
Sekretaris Fraksi PKB DPR RI itu berharap masukan tersebut dapat diterima berbagai kalangan PKB, baik itu kader, simpatisan maupun konstituen. "Tentunya, PKB tetap harus mendahulukan aspek 'darul mafasid muqaddamun ala al jalbil masholih'. Artinya, mendengarkan masukan dari semua kalangan," kata Cucun.
Salah satu pembicara, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hanief Saha Ghafur menegaskan, PKB sebagai anak kandung NU harus terlibat dalam Pilkada DKI putaran kedua. Namun, keberpihakan PKB selayaknya mempertimbangkan risiko paling menimalis.
"Saya kok melihat, risiko untuk memilih pasangan nomor dua yaitu Ahok-Djarot jauh lebih besar ketimbang memilih pasangan nomor urut tiga, Anies-Sandi," katanya.
Menurut Hanief, PKB harus cerdas mengkritisi apa yang dilakukan oleh Ahok selama ini, baik dari sisi kebijakan, perilaku maupun prestasinya. Begitu juga dalam melihat pasangan nomor tiga. Hanya saja, kata dia, kelemahan Ahok jauh lebih besar dibanding sosok Anies.
Coba lihat dari sisi kinerja baik serapan anggaran APBD maupun dari banjir. Ternyata serapan anggaran pemerintahan Ahok hanya 60 persen. Artinya banyak program yang tak jalan.
Baca juga, Soal Pengalihan Dukungan dari Agus-Sylvi, PKB: Tunggu KPU.
"Ini masalah besar. Kemana saja kinerja Ahok? Jadi memilih Anies lebih tepat dibanding ke Ahok. Dari sisi perilaku, warga Nahdliyin tentu sudah paham bagaimana perilaku Ahok selama ini. Makanya, secara partai PKB harus bersikap dan mencari risiko atau mudharat yang mana yang lebih kecil," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika