REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah ulama sepuh melakukan silaturrahmi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham (Menkopolhukam) Wiranto di Kantornya, Selasa (21/2). Rombongan ulama sepuh tersebut terdiri dari KH. Muhammad Ma’shum Al Bondowosowi, KH. Salahuddin Wahin atau Gus Sholah, KH Habib Muchsin Bin Ahmad Al-Atos, KH Prof. Didin Hafiduddin, KH Muhammad Yunus dan Ust Ahmad Parlaungan.
Wiranto mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda penting sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Wiranto pun siap menampung masukan dari rombongan ulama sepuh tersebut.
"Saya kira pertemuan ini sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan negara," ujar Wiranto, Rabu (22/2).
Pertemuan yang berlangsung hangat guna merespon kegaduhan nasional akhir-akhir ini. Jika kondisi tersebut tidak segera diatasi akan membawa perpecahan bangsa.
Sementara itu, KH Muhammad Ma’shum Al Bondowosowi mengatakan, kehadirannya untuk meminta penegakan hukum yang berkeadilan kepada Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Pasalnya, masyarakat menilai terdapat ketidakadilan dalam proses penegakan hukum tersebut.
Menurut Kiai Ma’shum, tidak akan terjadi keresahan di masyarakat jika proses hukum terhadap Ahok dilakukan dengan tegas. Perlakuan penegak hukum kepada Ahok merupakan faktor lahirnya demonstrasi yang digelar oleh beberapa ormas Islam.
Meski demikian, Kiai Ma’shum menegaskan, umat Islam cintai damai. Dalam kesempatan tersebut juga meminta agar tidak ada kriminalisasi ulama. "Mohon para aktivis, Kiai, Habaib dan yang lainnta yang sedang memperjuangkan penegakan hukum berkadilan jangan dikriminalisasi," katanya.
Proses hukum yang adil, lanjutnya, dapat menjaga kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Apabila kepercayaan kepada aparat hilang dikhawatirkan emosi masyarakat akan sulit dikendalikan.
Dalam kesempatan tersebut, Kiai Ma’shum juga meyakinkan Wiranto bahwa tidak ada agenda untuk melengserkan Presiden Joko Widodo. "Tidak ada niatan untuk melengserkan Pak Jokowi, sama sekali tidak ada niatan para Kiai itu," Kiai Ma’shum menegaskan.