REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Partai Kebangkitan Bangsa menggelar konsolidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Jawa Barat, Selasa (22/2). Butir penting konsolidasi itu DPRD PKB harus menjadi motor perubahan ketika orang lain masih terjebak praktisme.
"DPRD PKB harus dapat menjadi motor perubahan. Biarkan saja partai lain memetik keuntungan dengan isu pertamanan yang disukai masyarakat saat ini, tapi kita harus siap menangkap perubahan yang akan bergeser setelah itu," ucap Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB H Abdul Muhaimin Iskandar saat membuka acara konsolidasi Anggota DPRD PKB se-Jawa Barat (Jabar), Banten dan Jakarta, Selasa (21/2).
Muhaimin meminta DPRD PKB lebih fokus mengurus perut masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Hal itu sesuai dengan tujuan partai ini didirikan. "Jangan terjebak pada isu yang prakmatis, ngurusi tanaman. Tapi lebih fokus ngurusin perut masyarakat dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Pria yang biasa dipanggil Cak Imin itu memberikan tiga kunci penting untuk meningkatkan dan membesarkan partai.
Pertama, menyiapkan etape kecerdasan politik. Maksudnya, menciptakan bagaimana PKB diterima masyarakat pedesaan maupun perkotaan."Revolusi mental yang kini diperjuangkan pemerintah harus didukung agar tidak menjadi revolusi mental," katanya.
Kedua, kader PKB harus kreatif dan inovatif. Baik dalam melahirkan ide-ide maupun dalam merealisasikan ide-ide."Kalau kita kurang kreatif, cari orang kreatif tersebut untuk bergabung, kalau tidak mau bayar kreatifitas mereka," katanya.
Ketiga, tetap menghàlalkan mujahadah. Sebab, mujahadah merupakan langkah memgasah spiritual horizontal maupun vertikal. "Mujahadah harus terus dijalankan, jangan sampai masjid diambil, mujahadah pun diambil," tandasnya.
Hadir dalam konsolidasi tersebut Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding, Ketum DKN Garda Bangsa Cucun A Sjamsurijal, Ketua Fraksi DPR RI Hj Ida Fauziyah, Anggota Dewan Syuro DPP PKab KH Maman Imanulhaq,, Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan, Anggota Komisi IX DPR RI Hj Nihayah Wafiroh dan Marwan Dasopang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika